Tentukan Besaran Anggaran BUMN, Sri Mulyani Kembali Gantikan Rini Soemarno
JAKARTA - Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun pembahasan rapat terkait dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian BUMN 2018 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria.
Pantauan Okezone, karena masih ada sanksi pada Menteri BUMN Rini Soemarno dari DPR, dalam pemaparannya digantikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menggenakan baju berwana hitam, terlihat Sri Mulyani didampingi Sekretaris Menteri BUMN Imam A Putro sudah berada di ruang rapat sekira 16.30 WIB.
Baca juga: Instruksi Jokowi: BUMN Harus Jadi Pengembang, Bukan Pemilik!
Ketua Komisi VI Teguh Jurwarno mengatakan, karena rapat ini sudah terpenuhi secara keanggotaan dan korum rapat, maka rapat dengan Kementerian BUMN bisa dimulai. Untuk pembahasan sesuai surat permohonan Menteri BUMN tertanggal 31 Agustus 2017 yang meminta permohonan RKA KL dan program yang didanai DAK bisa dilakukan pembahasan.
"Baik, untuk itu, rapat bisa dimulai. Dan sebelumnya kami sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani terima kasih untuk kehadirannya," ujarnya, di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Baca juga: Industri Jasa Keuangan Ditargetkan Salurkan Pembiayaan Rp717 Triliun, 24% Disumbang Pasar Modal
Dalam rapat sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam rapat tersebut, Sri meminta persetujuan penambahan anggaran untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan nontunai sekira Rp2,379 triliun. Adapun usulan anggaran diminta untuk PMN yang akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan untuk PT Djakarta Lloyd (Persero).
"Dalam RAPBNP 2017 kami minta persetujuan anggaran untuk PMN tunai kepada PT KAI Rp2 triliun dan PMN nontunai ke PT Djakarta Lloyd Rp379,3 miliar," ungkap.
Baca juga: Sebelum Umumkan Paket Kebijakan, Jokowi Hadiri Pencatatan Perdana KIK-EBA Mandiri JSMR01 di BEI
Selain itu, Menkeu menjelaskan meminta persetujuan setelah sebelumnya pada 12 Juli 2017, Badan Anggaran telah membahas dengan pemerintah dalam agenda asumsi dasar APBN-P 2017. Pembahasan juga melihat porsi pendapatan, defisit, dan postur pembiayaan RAPBN-P 2017.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan pihaknya menolak penambahan anggaran berupa PMN. Sebab, hal tersebut dianggap tidak efisien dan diberikan kepada KAI untuk membiayai LRT yang hanya berada di Jabodebek.
Baca juga: Catatkan KIK EBA Jasa Marga, OJK: Kita Dorong Infrastuktur di Pasar Modal
"Tidak setuju penambahan PMN untuk LRT karena menurut saya tidak efisien. PMN kita harusnya bisa untuk daerah lain dan Rp5 triliun dipindahkan ke Jabodebek kami tidak setuju. Tidak setuju PMN untuk LRT," tegasnya.
Dalam perdebatan ini, pimpinan rapat mengatakan bahwa masalah PMN tidak cukup waktu untuk dibahas saat ini. Sehingga, pemerintah akan memberikan waktu secara khusus untuk membahas hal tersebut tersendiri, paling lambat minggu depan.
"Kita putuskan bahwa pembahasan tambah anggaran untuk PMN akan dilakukan tersendiri minggu depan. Kalau semua setuju saya akan ketok palu," ungkap pimpinan yang disetujui oleh anggota dan disertai ketok palu.
(Fakhri Rezy)
