Image

Ada UMKM hingga Individu, Pengusaha: Pajak E-Commerce Tak Bisa Disamakan

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 16:35 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 12 320 1794146 ada-umkm-hingga-individu-pengusaha-pajak-e-commerce-tak-bisa-disamakan-bxF6g2z5dS.jpg Ilustrasi Belanja Online. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji aturan pajak bagi bisnis online atau e-commerce. Pajak tersebut merupakan salah satu bagian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang di rencanakan selesai dan berlaku dalam bulan ini.

Co Founder and CFO Bukalapak M Fajrin Rasyid, yang ditemui di Jiexpo Kemayoran, mengatakan tidak yakin aturan ini bisa diterima oleh pelaku usaha online. Walaupun, nantinya berlaku maka diharapkan bisa adil bagi pelaku usaha online.

Baca Juga: Berkembang Terlalu Pesat, Kemenkeu Sulit Pajaki E-Commerce

Menurutnya, saat ini pihaknya dan e-commerce lainnya sedang ada di Ditjen Pajak untuk membahas mengenai masalah pajak yang dikatakan hampir selesai dan hanya tinggal menunggu di teken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"(Hari ini) Tim saya lagi disana, di Ditjen Pajak. Sebenarnya karena saya belum tahu detilnya bagaimana, karena belum keluar aturan dan belum disosialisasikan. Saya hanya berharap semoga aturan ini benar-benar bijak lah," ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Fajrin melanjutkan, dia pesimistis bila aturan pajak ini bisa diterima karena masalah kesetaraan. Menurutnya, bisnis online yang didirikannya dari e-commerce tidaklah sama rata dan jumlah barang yang dijual berbeda, sehingga dia meminta agar tidak membuat atauran pajak yang sama bagi semuanya.

"Di Bukalapak, penjual macam-macam, ada perusahaan yang sudah PKP, dan ada UMKM dan individu yang baru mulai berjualan. Jadi tidak bisa disamaratakan, tata caranya misalnya mensamaratakan semua jualan di bukalapak harus dipungut PPN langsung, enggak mungkin. Karena UMKM enggak wajib PPN yang omzet kecil," jelasnya.

Baca Juga: Pajak E-Commerce, Dirjen Pajak Sebut Keluar Minggu Depan

Oleh karena itu, dia pun telah menyampaikan keberatan akan aturan ini kepada Ditjen Pajak, terutama masalah kesetaraan dalam pengambilan pajak bagi pedagang online.

"Itu yang sedang di audience lagi, bakal diundur, karena banyak keberatan soal equal treatment. Saya sudah sampaikan hampir semua e-commerce hampir pendapatnya sama supaya ada kesetaraan antara e-commerce platform dengan yang jualan medsos grup chating dan tidak tersentuh pajak," tukasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini