Menurut Darmin memang sulit untuk mendapatkan metode yang bisa membuat perusahaan asing berkewajiban membayar pajak kepada negara yang menyumbangkan keuntungan bagi perusahaan asing tersebut.
Baca Juga: Mantap! Keamanan dan Kedaulatan Pangan Meningkat di 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
"Sekarang masih ada yang belum selesai dinegosiasikan. Di mana-mana belum ada metode. Di masa lalu kita kontrol, mereka ini enggak mau karena seluruh dunia," paparnya.
Lantaran sulit mendapatkan pajak dari perusahaan asing, dia mencontohkan bagaimana Tiongkok mengambil keputusan. Negara tersebut akhirnya memblokir YouTube lantaran tak bisa dikenakan pajak walaupun dapat keuntungan dari negeri tirai bambu itu.
"Ujungnya apa, Tiongkok barang kali dengan cara dia tutup saja. Dia bikin, dia punya (aplikasi serupa YouTube), atau masyarakat yang punya. Di negara lain negosiasi. Cara hitungannya sama PPN dan PPh. Pajaknya kan itu-itu saja. Tapi datanya mana. Itu kan susah," jelasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.