Kesejahteraan Rakyat Meningkat, Tingkat Kemiskinan Turun Jadi 10,64%
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memasuki masa tiga tahun kepemimpinannya. Kinerja dinilai telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengklaim, kesejahteraan rakyat terus meningkat dengan tingkat kemiskinan terus turun dari 11,2% menjadi 10,64%. Hal ini di dasari dari efektifnya program bantuan yang diberikan untuk pangan, sosial, subsidi hingga Program Keluarga Harapan.
"Itu bisa menyanggah 26% pengeluaran masyarakat tidak mampu. Indeks gini turun, peningkatan daya beli 40% masyarakat ke bawah pengeluaran itu dari 17,02% di 2016 jadi 17,26%," ujarnya di Kantor Staf Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Baca juga: Menko Luhut: Penyebab Kemiskinan Itu Infrastruktur!
Dia melanjutkan, untuk Indeks Pembangunan Manusia pertumbuhan 2015-2016 mencapai 0,91% atau lebih tinggi dari capain 2010-2015 hanya 0,78%. Dengan beberapa capain-capaian ini maka Indonesia sekarang menjadi negara hiht human development.
"Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, ini kesejahteraan meningkat,"ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menambahkan, 3 tahun Presiden Jokowi bansos disalurkan menggunakan non tunai. Ini suatu lompatan besar dalam upaya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan percepatan perwujudan kesejahteraan.
Dia menambahan, penyaluran bansos non tunai meminimaliris penyimpangan dalam penyaluran bansos seperti tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas dan tidak tepat harga.
Baca juga: Catat! Mulai Tahun Depan Pemerintah Jokowi-JK Fokus Atasi Kemiskinan Wilayah Pantai
Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengurangi perilaku masyarakat membangun kebiasaan menabung dan meningkatkan pemahaman penerima bantuan terkait pentingnya merencanakan keuangan dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan terkoneksinya merek dengan industri keuangan tentu saja layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung,"ujarnya.
Ada dua program prioritas nasional yang menerapkan sistem non tunai yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di 2017 jumlah penerima PKH sebanyak 6 juta keluarga dan akan ditambah sebanyak 4 juta KPM di tahun 2018 mendatang sehingga tahun depan PKH menjadi 10 juta.
"Untuk BNPT menyasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya disalurkan secara non tunai melalui jumlah Kartu Keluarga Sejahtera,"tuturnya.
(Rizkie Fauzian)
