nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Taksi Online, Organda: Angkutan Umum di Daerah Paling Terdampak

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 27 Oktober 2017 10:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 27 320 1803403 soal-taksi-online-organda-angkutan-umum-di-daerah-paling-terdampak-mlYqOpc85Z.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pro dan kontra keberadaan transportasi online menyita perhatian semua pihak. Dalam berbagai kesempatan pemberitaan selama revisi PM 26 DPP Organda terkesan alergi terhadap taksi online bahkan sering di persepsi melawan pemerintah.

Terlepas berbagai aksi dan reaksi yang ada selama ini tugas Organda sebatas mengingatkan regulator soal aturan main atau regulasi yang selama ini sudah disepakati khususnya soal keberadaan taksi yang berbasis aplikasi .

Sambil menunggu aturan diberlakukan Sekjen DPP ORGANDA  Ateng Aryono menegaskan bahwa sikap Organda saat ini hanya berusaha memperjuangkan iklim yang baik dan sehat di bidang usaha angkutan jalan, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara para anggota, dalam rangka  memanfaatkan modal dan keahlian secara optimal dan efisien. Menurut Ateng, target Organda hanya berperan aktif dalam pengambilan policy (kebijakan)  yang  sangat berdampak kepada pengusaha transportasi darat.

Baca Juga: Bikin Kaget, Sopir Taksi Online Pamer Penghasilannya ke Menhub

Sekjen ORGANDA juga menghimbau kepada semua pihak untuk bisa menahan diri dalam masa tunggu pemberlakuan PM 26. “Sebaiknya semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan aksi dan tindakan yang tidak produktif,” tegasnya

Masih menurut Ateng Aryono, pokok persoalan yang sering disampaikan oleh DPP Organda kepada media adalah soal masalah tarif murah dan armada yang sudah melebihi kuota.  Padahal pengalaman dan kenyataan yang dialami para driver online (mitra online) merasa sebaliknya.  Artinya dengan penambahan armada yang begitu marak dan  tarif bersaing murah dengan pelbagai promo yang memanjakan pengguna, ternyata menjadikan mereka bersaing ketat untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga mimpi menjadi pengusaha angkutan, berujung utang mobil yang tidak terbayar. Adalah menjadi wajar ketika usulan kuota dan pengaturan tarif dari para driver online ini diadopsi oleh pemerintah.

Baca Juga: Menhub Hati-Hati dalam Susun Aturan Baru Taksi Online

Ateng juga menjelaskan perihal para mitra perusahaan teknologi penyedia aplikasi yang telah berinvestasi butuh perhatian. Mereka memiliki risiko usaha sebagai pengusaha angkutan umum sewa berbasis aplikasi.

“Tidak hanya itu selama ini juga para pengusaha angkutan umum kecil di daerah-daerah merupakan pihak yang paling terkena dampak dari penerapan tarif murah angkutan–angkutan umum berbasis aplikasi,” tuturnya

Sementara perusahaan-perusahaan teknologi pembuat aplikasi tersebut sebenarnya merupakan perusahaan angkutan umum karena secara hukum produk jasa yang dikeluarkan terkait transportasi.

Hanya saja perusahaan tersebut memilih menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan jasa transportasi ketika diberikan pilihan oleh pemerintah untuk menjadi perusahaan angkutan umum atau perusahaan teknologi. “Di luar negeri mereka disebut sebagai Transportation Network Company,” ungkap Ateng

Baca Juga: Soal Aturan Taksi Online, Menhub: Semua Harus Sepakat dan Jangan Demo-Demo Lagi!

DPP Organda menyesalkan selama ini perusahaan teknologi pembuat aplikasi  jasa transportasi angkutan umum sewa telah melanggar peraturan, wajar jika mereka merasa terganggu ketika pemerintah ingin melakukan penertiban.

“Idealnya perusahaan teknologi aplikasi perlu mengikuti aturan jika tidak ingin terganggu dengan aturan yang ada. Mereka, bisa tetap menjadi perusahaan teknologi pembuat aplikasi penyedia jasa transportasi,” imbuhnya.

Oganda juga tidak menampik  pernyataan pihak penyedia jasa aplikasi transportasi yang mengklaim pihaknya mewakili suara mitra pengemudi, penumpang, dan masyarakat Indonesia. Bahkan menurut penyedia jasa aplikasi pembatasan tarif, akan menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang murah dan terjangkau menjadi tidak mungkin. Kemudian, terkait kuota, kebutuhan masyarakat akan layanan yang nyaman dan terjangkau terus tumbuh.

Sebagai wadah pelaku usaha industri transportasi Organda tidak alergi terhadap perkembangan teknologi selama ini, namun yang perlu dicatat soal kepatuhan terhadap regulasi yang telah disepakati, meskipun ada beberapa kekurangan yang dirasa semua pihak kurang adil. “Azasnya adalah taat hukum, jangan sampai yang melanggar aturan tidak ditindak, Itu kan enggak fair,” tandas Ateng.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini