Bebas Pajak Balik Nama Harta Tak Berlaku jika Lewat 31 Desember
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan revisi aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2017 tentang pengampunan pajak (tax amnesty).
Dalam aturan ini, Kemenkeu dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi peserta tax amnesty untuk mendapatkan fasilitas istimewa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal istimewa tersebut adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) saat balik nama harta yang telah di deklarasikan saat tax amnesty. Adapun hak tersebut bisa didapatkan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atau fotokopi surat keterangan ikut tax amnesty.
Selain itu, hal istimewa ini bisa didapatkan oleh sekitar 151.000 peserta tax amnesty yang terdaftar di DJP yang akan berakhir pada 31 Desember 2017 sesuai dengan UU. Di atas batas waktu tersebut maka fasilitas istimewa itu akan hilang.
"Karena dalam UU tax amnesty menyebutkan bahwa sampai 31 Desember. Jadi sesudah 31 Desember fasilitas pembebasan PPh menjadi gugur," ungkapnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Sri Mulyani juga menegaskan meski berakhir tahun ini tetapi WP masih bisa melakukan balik nama atas harta yang di deklarasikan. Namun sudah tidak bebas PPh dan kena tarif terutang normal.
"Dia bisa balik nama, tapi dia harus membayar PPh," jelasnya.
Dari 151.000 peserta tax amnesty baru 23% atau sebanyak 34.000 yang melakukan proses pengalihan nama. Artinya masih ada hampir 120.000 lagi yang belum memanfatkan fasilitas ini sehingga dia mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan hak istimewa tersebut.
"Masih banyak masyarakat yang memiliki harta yang mungkin belum masuk dalam tax amnesty. Tahun depan dengan adanya AEoI, DJP juga bisa melakukan intensifikasi dalam koleksi informasi bahkan antar negara. Jadi untk para wajib pajak ya melaksanakan kewajibannya secara taat hukum saja," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
