Menko Darmin: Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara Sudah Sangat Mendesak
SERDANG BEDAGAI – Pemerintah melanjutkan program peremajaan sawit rakyat di Sumatera Utara (Sumut) seluas 9.109,29 hektare (ha) sehingga total peremajaan hingga saat ini menjadi 13.509,29 ha.
Peremajaan di Sumut ini tersebar di 12 kabupaten, di antaranya di Kabupaten Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deliserdang, dan Tapanuli Tengah. “Peremajaan sawit rakyat di Sumatera Utara sudah sangat mendesak karena dari total 470.000 ha sawit perkebunan rakyat, seluas 350.000 ha telah berusia tua sehingga produktivitasnya rendah, yaitu kurang dari 10 ton/tandan buah segar/ tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada acara Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut.
Darmin mengatakan, dari totalkebunsawitseluas11,9jutaha, sekitar41% atau4,6jutahamerupakan kebun sawit rakyat. Berdasarkan data Ditjen Perkebunan, kebun sawit rakyat yang dikelola sekitar 2,3 juta KK ini memiliki beberapa kekurangan mulai dari umur tanaman yang sudah lebih dari 25 tahun mengakibatkan produktivitas rendah, penggunaan bibit asal, lahan yang tidak jelas status hukumnya, serta praktik budi daya yang tidak baik.
Baca Juga: Dukung Industri Sawit Nasional, Indonesia Siap Lawan Kampanye Hitam
“Tugas besar meremajakan kelapa sawit seluas 4,6 juta ha ini harus dilakukan bersama-sama. Apabila 4,6 juta dibagi 25 tahun, maka setiap tahun kita harus meremajakan 185.000 ha,” kata Darmin. Pemerintah optimistis total lahan seluas 9.109,29 ha yang diajukan mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit rakyat tersebut tidak masuk kawasan hutan. Adapun desain program PSR ini, yakni BPDP Kelapa Sawit, akan memberikan hibah sebesar Rp25 juta/ha disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.
Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit tersebut dapat dipenuhi dengan pinjaman komersial dari bank dan atau tabungan pekebun maupun fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunga sebelumnya 9% menjadi 7% per tahun. Presiden Joko Widodo dalam sambutan menegaskan, pentingnya pengelolaan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis bagi Indonesia. “Kelapa sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita. Sebab Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Itu artinya, kita juga harus kerja keras untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan, termasuk dalam hal peremajaan seperti ini,” ujarnya.
Menurut Presiden, negara kita adalah negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Ini berarti Indonesia mampu memproduksi bahan-bahan untuk kebutuhan hidup manusia, seperti sabun, kosmetik, minyak goreng, bio energi, dan produk-produk lainnya, yang bisa diolah dari kelapa sawit. Kendati demikian, menurut Jokowi, menjadi produsen kelapa sawit terbesar juga mengharuskan bangsa Indonesia menjadi yang terdepan dalam segi pengelolaan, baik dalam hal merawat, memelihara, maupun meremajakan.
Ketua Umum Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyambut positif sikap dan langkah Presiden Joko Widodo dalam mempertahankan keunggulan kelapa sawit Indonesia. “Upaya peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, termasuk kebun masyarakat, memang sesuatu yang sudah mendesak,” katanya. Situasi itu, menurutnya, terkait dengan tantangan dan persaingan di pasar internasional di masa depan. Indonesia harus terus-menerus memperkuat posisi dan daya saing komoditas unggulan kelapa sawit Indonesia jika tidak ingin kalah dengan negara lain, apalagi tersingkir dalam persaingan di pasar minyak nabati dunia.
Baca Juga: Mendag: Jangan Ganggu Kelapa Sawit Indonesia!
BNI Targetkan KUR Rp1,4 Triliun
Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk menargetkan bisa menyalurkan dana Rp1,4 triliun untuk KUR peremajaan sawit rakyat. Pembiayaan sektor ini diharapkan bisa segera dimulai pada awal 2018 untuk wilayah Sumatera. Direktur Bisnis Menengah BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, BNI merupakan bank pertama yang mengucurkan kredit untuk peremajaan kebun sawit yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan kini berlanjut di Sumut. “Tahun depan, kita harapkan aturannya sudah diresmikan pemerintah. Untuk Sumatera, kita rencanakan di Sumsel, Sumut, dan Sumbar, dengan target KUR khusus replanting mencapai Rp1,4 triliun tahun 2018,” ujar Putrama.
CEO BNI Wilayah Medan Rudi Harjito mengatakan, potensi peremajaan kebun rakyat diSumutseluas9.109,29hayang terdiri dari 38 tani/koperasi/gabungan kelompok tani (gapoktan) di 12 kabupaten. “Potensi kredit untuk perkebunan sawit dan turunannya akan menjadi fokus bisnis pada tahun depan. Karena itu, meskipun ada tantangan bisnis yang berat khususnya sektor konsumer, tapi tetap ada harapan pendorong dari sawit,” kata Rudi. Menurutnya, komoditas sawit ke depan akan menjadi sektor energi terbarukan karena ada perkembangan bio diesel.
“Perkebunan sawit dan turunannya termasuk replanting kebun rakyat bisa mendukung pertumbuhan kredit tahun 2018 sebesar 25%. Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun ini di atas 10%. Kalau tahun ini penyaluran kredit mencapai Rp9 triliun, maka tahun depan ditargetkan mencapai Rp11 triliun,” ujar Rudi. Sebagai langkah awal, pembiayaan akan diberikan kepada 60 petani dengan total penyaluran kredit sebesar Rp819 juta.
Dengan adanya program launching KUR Khusus replanting sawit rakyat dengan bunga 7% serta dukungan BPDP, pihaknya optimistis, program serupa bisa diteruskan di daerah lain.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
