Sri Mulyani Sebut Daerah 'Kecanduan' Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, daerah semakin ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Kendati demikian APBD seringkali habis dengan biaya belanja pegawai bukan untuk hal yang lebih produktif.
"Kalau dilihat transfer dana ke daerah terhadap APBD provinsi 21,5% pada 2013 dan naik jadi mendekati 50%. Artinya provinsi terngatung transfer dana APBN. Ini menunjukkan daerah semakin ketergantungan transfer dari APBN," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Workshop Golkar mengenai APBD di Hotel Merlynn, Jakarta, Kamis (1/12/2017).
Baca Juga: Tak Produktif, Sri Mulyani Sindir Pengelolaan APBD yang Tanpa Hasil
Di kabupaten, kata Sri Mulyani, angka ketergantungan memang menurun namun masih di dalam tingkatan yang tinggi. "Meski kabupaten turun dari 72% pada 2013 tergantung APBN dan jadi 69,8%, ini hanya turun dikit, masih tinggi, dekat 70%," tambahnya.
Pemberian anggaran dari pusat kepada daerah memanglah hal yang wajar dan terjadi di banyak negara. Namun bila pemberiannya berlebihan dan membuat ketergantungan pada akhirnya akan membuat kondisi perekonomian daerah tidak bergerak positif.
Baca Juga: Alamak! Rp220 Triliun Dana Pemda Parkir di Bank, KokBisa?
Dengan ketergantungan yang tinggi ini bahkan kata Sri Mulyani sebagian besar dihabiskan dengan biaya belanja pegawai. Dia menyebutkan pada tahun 2016 sebesar 70,9% pada dari total APBD di provinsi adalah untuk belanja pegawai dan meningkat tiap tahunnya.
"Di kabupaten kota hampir separuh APBD untuk gaji, ini enggak ada ruang berbagi untuk kegiatan di daerah. Mayorits APBD dibelanjakan untuk hanya pegawai bahkan pegawai belum tentu laksanakan tugas layani masyarakat, sebenernya kalau layani masyarakat dengan baik itu masih kasih benefit untuk masyarakat," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
