Sri Mulyani Geleng-Geleng, 70% APBD Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola-pola lama melainkan fokus pada program-program yang sedang dijalankan termasuk infrastruktur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa politik anggaran memang penting tapi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) jangan lagi menggunakan pola lama.
"Pola lama seperti apa? Yang saya pelajari dari wali kota, gubernur itu mirip-mirip artinya apa? Kalau ada anggaran Rp1 triliun misalnya di APBD satu kabupaten langsung dibagi ke dinas-dinas, tahun depannya naik 10% menjadi Rp1,1 triliun, yang kenaikan Rp100 miliar dibagi 10% dinas ini. Kebanyakan seperti itu," katanya.
Presiden juga mendapati fakta sebagian besar yang menentukan pengelolaan dana tersebut justru kepala dinas keuangan, badan keuangan daerah, dan bappeda.
"Yang ngedrive(mendorong) itu lebih banyak di kepala dinas keuangan berarti sekarang badan keuangan daerah dan bappedanya bukan harusnya yang menentukan, saya ingin gubernur, bupati, walikota, saya ingin infrastruktur," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
