Selain itu, pemberian skema pinjaman daerah ini juga bergantung dari "political will" pemerintah daerah serta membutuhkan komitmen maupun dukungan yang kuat dari DPRD agar proses pembiayaan ini tidak mendapatkan hambatan politik.
"Pemerintah daerah yang didukung mayoritas DPRD mempunyai keuntungan tersendiri, kalau tidak akur dengan DPRD akan susah, pasti akan 'turn off' dan nabrak tembok," kata Emma.
Proyek yang bisa mendapatkan skema pembiayaan ini juga harus merupakan proyek yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bukan proyek yang tiba-tiba muncul tanpa perencanaan.
Secara keseluruhan, Emma menegaskan aspek kepatuhan terhadap tata kelola ini penting bagi pemerintah daerah agar proyek infrastruktur sosial ekonomi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dapat terwujud.
Beberapa proyek yang sudah mendapatkan pembiayaan tersebut diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangkalan, Kota Padang dan Kota Palu.