nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Darmin Pantau Barang Impor yang Dijual E-Commerce

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 11 Desember 2017 14:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 11 320 1828494 menko-darmin-pantau-barang-impor-yang-dijual-e-commerce-Hi51R0xZtw.jpg Foto: Feby/Okezone

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mencermati barang jualan dalam bisnis online (e-commerce) yang didominasi produk-produk impor. Dia mengisyaratkan akan memperbaiki hal ini supaya persaingan dengan produk dalam negeri semakin baik.

"Dalam revolusi industri 4.0 (industri berbasis robotic), banyak hal yang harus dicermati dan memang tidak bisa dihindari.  Seperti market place kita di e-commerce. Kita akui mereka dominan menjual produk impor. Sangat dominan," ujarnya, dalam seminar nasional outlook industri 2018, di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Darmin mengaku, memang ada faktor krusial menjadi tantangan pada industri dalam negeri. Produk tersebut yakni talent dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebenarnya, pemerintah sudah punya langkah untuk mengatasi hal ini, namun masih terbatas dan belum bisa skala besar.

Baca Juga: Barang Impor Kuasai Pasar Online Indonesia, Paling Banyak dari China

"Apalagi barang kali talent, kemudian penting juga kita perhatikan rasanya paling krusial sekarang adalah SDM harus ditangani. Kalau soal pendanaan relatif, itu rasanya kita cukup mampu menyediakan itu. Memang dalam soal digital, kita harus cermati itu," imbuh dia.

Darmin mengatakan, ke depan soal bea masuk barang e-commerce akan berlaku normal. Hanya saja memang saat ini sudah lebih hebat cara-cara pengenannya. Yang pasti ini adalah urusan persaingan e-commerce yang tidak terlepas dari daya saing produk dalam negeri.

"Bea masuk itu sudah berjalan. Kita sedang mempelajari untuk mengenakannya," ujarnya.

Baca Juga: Wapres JK Sebut Bisnis Start Up Indikasi Kemajuan Ekonomi Negara

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini berkeinginan untuk mengenakan Bea Masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia. Adapun intangible goods yang dimaksud adalah barang seperti e-book, software, dan sebagainya yang tidak memiliki wujud.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebelumnya Indonesia telah terkait moratorium dengan World Trade Organisation (WTO). Dalam moratorium ini dikatakan bahwa negara berkembang tidak bisa mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud.

Sri Mulyani menjelaskan sambil terus berkoordinasi dengan pihak terkait, kajian untuk aturan ini juga terus dikaji terkait dengan aturan bea masuk bagi barang tak berwujud tersebut.

Meski masih dalam kajian untuk aturan bea masuk, Sri Mulyani menilai hal itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya darurat (urgent) karena untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih dilakukan pemungutan untuk barang tak berwujud ini.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini