Rating Utang Dinaikkan, Fitch Masih Waspadai Tahun Politik dan Utang
HONG KONG - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi 'BBB' dari sebelumnya 'BBB-' dengan outlook stabil. Meski begitu, Fitch melihat masih ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Fitch, ketergantungan Indonesia terhadap komoditas masih relatif tinggi. Selain itu, utang luar negeri bersih dan kotor masih cukup besar yakni 166% dari penerimaan rekening giro (median 'BBB' sebesar 130%) dibandingkan dengan rekan-rekan 'BBB'.
Di dalam negeri, kemungkinan Tahun Politik mempengaruhi para pembuatan kebijakan ekonomi, menjelang pemilihan daerah 2018 dan pemilihan presiden 2019, merupakan risiko yang kuat dan dapat merusak sentimen pasar domestik dan asing.
"Walaupun hasil dari pemilihan bukan jadi concern dasar Fitch," tulis lembaga pemeringkat tersebut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/12/2017).
Namun, Fitch melihat Indonesia diuntungkan dari kenaikan dan stabilnya harga komoditas global. Investasi juga mendapatkan momentum lebih lanjut untuk mendorong belanja infrastruktur publik yang lebih tinggi, biaya pinjaman yang lebih rendah dan pelaksanaan reformasi struktural.
Baca Juga: Fitch Kembali Naikkan Rating Utang Indonesia Jadi 'BBB'
Di sisi lain, beban utang pemerintah-umum yang rendah sebesar 28,5% dari PDB pada tahun 2017, seperti yang diharapkan oleh Fitch, sebanding dengan median 'BBB' sebesar 41,1%. "Pemerintah mematuhi batas defisit anggaran yang mereka buat sebesar 3% dari PDB, yang telah membantu menjaga kepercayaan investor di Indonesia selama masa turbulensi pasar," tuturnya.
Selain itu, target defisit 2018 pemerintah sebesar 2,2% dari PDB menunjukkan pendekatan konservatif, memberikan kelonggaran untuk tekanan anggaran pada tahun pemilihan. "Fitch percaya bahwa kenaikan defisit cenderung tetap stabil pada 2,7% dari PDB, dan bertahan di dalam batas maksimum 3%," tulis Fitch.
Baca Juga: Perkembangan Ekonomi Indonesia Membaik, World Bank: Masih Ada Tantangan di Global
Sayangnya, persentase dari PDB penerimaan Indonesia masih sangat rendah. Dalam catatan Fitch, hanya empat negara yang memiliki pendapatan lebih rendah. Hal ini menghambat pembiayaan langsung pemerintah untuk proyek infrastruktur, dan meningkatkan ketergantungan pada badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengatasi defisit infrastruktur yang besar.
"Oleh karena itu, utang BUMN non-finansial sebesar 4,5% dari PDB per Juli 2017, kemungkinan akan meningkat secara substansial dalam beberapa tahun mendatang, meningkatkan kewajiban kontinjensi negara," tukas Fitch.
(Martin Bagya Kertiyasa)
