Izin Freeport Diperpanjang, Kementerian ESDM: Proses Perundingan Masih Berlanjut
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik PT Freeport Indonesia hingga 30 Juni 2018. Seharusnya IUPK Freeport berakhir 10 Januari 2018.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi M Djuraid membenarkan bahwa pemerintah telah memberikan perpanjangan IUPK Freeport.
Baca juga: Perpanjangan Izin Freeport Tidak Terkait Saham Milik Rio Tinto
"Jadi karena masih melakukan perundingan (divestasi 51%) belum selesai. Jika sudah maka akan masuk dalam lampiran IUPK nantinya," tuturnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Hadi mengatakan, proses perundingan terus dilakukan intens antara pemerintah dengan Freeport Indonesia. Hal ini diharapkan segera selesai.
Baca juga: IUPK Freeport Diperpanjang hingga Juni 2018, Sri Mulyani: Ini Bagian dari Proses
"Prosesnya berjalan dengan baik. Di mana perundingan cukup intens," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII Herman Haeron mengatakan, perpanjangan IUPK sementara ini merupakan bagian dari kesepakatan divestasi 51%. Dia mengatakan, bahwa hal ini sudah masuk dalam pembahasan terkait divestasi sejak awal.
Baca juga: Pemerintah Indonesia Jangan Mau Dikelabui Freeport McMoran
"Sejak awal itu sudah masuk dalam pembahasan terkait divestasi," tuturnya kepada Okezone.
Dia melanjutkan, perpanjangan IUPK sementara ini merupakan proses negosiasi. Di mana dalam Undang-Undangan hanya diberikan perpanjangan sebanyak dua kali. Perpanjangan pertama 10 tahun akan berakhir pada 2031. Sedangkan perpanjangan kedua akan jatuh 2041.
"Ini kan proses negosiasi meski dalam Undang-Undang Minerba No.4/2009 hanya diberikan perpanjangan 2 kali. Yang pasti apa yang disampaikan pemerintah bahwa sampai tahun 2021 proses divestasi 51% dapat diwujudkan, smelter terbangun dan memberikan tambahan fiskal bagi negara," tuturnya.
(Fakhri Rezy)
