nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tanah Sengketa hingga Pemilik Tidak di Tempat Jadi Hambatan Sertifikasi Lahan

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2018 18:55 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 19 470 1847553 tanah-sengketa-hingga-pemilik-tidak-di-tempat-jadi-hambatan-sertifikasi-lahan-lpFH5U7SoK.jpg Menteri ATR Sofyan Djalil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR) yang lambat dalam sertifikasi lahan. Bahkan jika setiap tahun hanya 500.000 bidang disertifikat, butuh 160 tahun menyertifikatkan 126 juta bidang tanah di Indonesia.

Menyikapi teguran Presiden tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, sekarang pihaknya sudah melakukan pemetaan tanah dengan membuka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Jadi dalam sebuah desa kita petakan semua kita daftarkan semua kita identifikasi semua. Begitu semua tanah sudah teridentifikasi, entar kita rawat kita lihat tanah itu," tuturny, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Dalam proses pemetaannya, mantan Kepala Bappenas ini mengatakan, ada kelompok jenis tanah yang menjadi kendala dalam proses sertifikat. Pertama, tanah itu harus jelas batasannya, pemiliknya dan suratnya. Kedua, pemilik tanah jelas tapi bersengketa.

"Ini yang kita enggak bisa bersertifkat. Ada lagi tanah, tanahnya jelas batas-batasnya tapi pemiliknya tidak di tempat. Misalnya tanah di desa, orangnya di kota. Tanah di Jawa orang di luar Jawa," tuturnya.

Dengan PTSL, kata Sofyan, semua kelompok tanah jelas datanya, statusnya dan tidak sepotong-sepotong lagi mengenai informasinya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini