22 Poin Lengkap Perjanjian Dagang RI-AS, dari Sertifikasi Halal hingga Data Pribadi
JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) alias perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 19 Februari 2026. Terdapat 22 poin yang disampaikan pemerintah, mulai dari alasan dilakukannya perundingan, manfaat perjanjian, hingga kekhawatiran mengenai sertifikasi halal serta keamanan data pribadi.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berikut rincian perjanjian ART Indonesia-AS:
Latar Belakang dan Kesepakatan ART
1. Apa yang mendasari Pemerintah Indonesia berunding dan melakukan kesepakatan dengan Pemerintah AS terkait Tarif Resiprokal?
Pada tanggal 2 April 2025, secara unilateral, Pemerintah AS menetapkan Tarif Resiprokal kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32% (Data AS: Defisit USD 19,3 miliar tahun 2024).
Pemerintah memandang negosiasi diperlukan untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4–5 juta pekerja langsung di sektor industri padat karya yang terdampak tarif ini. Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada melakukan aksi retaliasi yang dapat lebih merugikan ekonomi nasional.
Pemerintah melakukan perundingan dan negosiasi dengan AS secara intensif hingga akhirnya diumumkan penurunan Tarif Resiprokal dari 32% menjadi 19% pada 15 Juli 2025 sebagaimana dituangkan dalam Joint Statement on Framework ART, yang menyebutkan bahwa Pemerintah AS dan Pemerintah RI akan segera membahas dan memfinalisasi ART.
Pada tanggal 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS telah menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran Tarif Resiprokal dan pengecualian tarif bagi produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk masuk pasar AS.
2. Kapan ART ini akan berlaku?
Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara (konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi) telah selesai dilakukan.
3. Apakah ART dapat dievaluasi dan diubah (amandemen)?
Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.
