Nasib Holding BUMN Migas Tunggu Kepulangan Jokowi
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa saat ini Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pembentukan Holding BUMN sektor migas, tinggal menunggu tandatangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PP ini yang akan menjadi penentu pembentukan holding sektor migas, dengan masuknya PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero).
Baca juga: Tutup Tur Kenegaraan ke Asia Selatan, Ini Agenda Presiden Jokowi di Afghanistan
Deputi Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, saat ini Presiden Jokowi masih melaksanakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dia meyakini, pasca kembali ke Tanah Air akan langsung ditandatangani oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Nanti Presiden datang, semoga langsung ditandatangani. Kan Beliau sudah tanda tangan yang tambang. Di ratas kan sudah disepakati enam (holding)," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Baca juga: Fakta Menarik Holding BUMN Migas, Belum Direstui Jokowi hingga Berlaku 60 Hari
Menurutnya, Jokowi telah memberikan masukan bahwa seharusnya pembentukan holding migas lebih didahulukan ketimbang holding tambang. Hal ini agar membuat BUMN sektor migas menjadi lebih besar, kuat dan lincah.
"Harusnya migas nomor satu. Membuat besar kuat dan lincah. Jangan sampai ada duplikasi investasi. keputusan Presiden kan jelas ada enam holding," imbuh dia.
Baca juga: Soal Pembentukan Holding BUMN, Komisi VI Cecar Kementerian BUMN
Harry menambahkan, jika nanti holding BUMN migas terbentuk tidak akan ada perubahan direksi di tubuh Pertamina. Meskipun, pihaknya telah menyatakan bahwa nantinya akan ada subholding di Pertamina.
"Enggak berubah (direksi). Subholding nanti belakangan," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
