nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Siap Tetapkan Badan Usaha Wilayah Jaringan Distribusi Gas dalam 18 Bulan

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2018 14:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 06 320 1855428 pemerintah-siap-tetapkan-badan-usaha-wilayah-jaringan-distribusi-gas-dalam-18-bulan-eTpPNlmWDJ.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - BPH Migas diberikan waktu 18 bulan untuk menetapkan badan usaha yang nantinya mengelola Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) gas di daerah masing-masing. Untuk kemudian diberikan izin Wilayah Niaga Tertentu (WNT).

Hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi.

"Di dalam peraturan BPH yang sudah ada dan mengacu Permen, kami dikasih waktu 18 bulan dan nanti ada revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi, jadi nanti ada Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) di berbagai kabupaten dan kota," ujar Kepala BPH Migas Fanshrullah Asa, di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Ifan sapaan akrabnya, kenapa pemerintah memutuskan untuk menetapkan badan usaha di daerah tertentu karena selama ini WJD tidak jalan. Padalah, dalam amanah UU Migas, WJD yang basisnya satu kabupaten diberikan hak kelola selama 15 tahun untuk satu badan usaha.

"Selama ini kan satu tempat ada satu badan usaha dengan pipa sekian, padahal gasnya tidak. Jadi nanti kita petakan bisa per kabupaten, kecamatan atau antara kecamatan pembangunan jaringan gasnya," tuturnya.

BPH masih mengkaji, WJD hingga badan usahanya seperti apa. Jika sudah selesai maka kajian akan diserahkan ke Kementerian ESDM beserta nama badan usahanya.

"Artinya di semua tempat belum jalan, ini akan kita akan evaluasi selama 18 bulan ke depan. Di mana Menteri akan tetapkan jaringan distribusi untuk WJD," ujarnya.

Sementara itu, untuk badan usaha exisitng yang sudah jalan selama ini, tetap akan dilihat apakah penyaluran gas kepada masyarakat sudah dijalankan dengan benar. Dan akan dilihat apakah di wilayahnya ada lebih dari satu badan usaha atau tidak.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Harya Adiyawarman menambahkan, Kementerian ESDM meminta BPH Migas dalam memetakan badan usaha di satu WJD dengan melihat tingkat keekonomian di kabupaten atau kotanya. Hal ini supaya ada keberlanjutan dalam berusaha.

"Sementara untuk badan usaha yang sudah mendapat Wilayah Niaga Transmisi yang exisiting. Ada peralihan di Permen Nomor 4 ini, di mana tetap bisa berusaha dengan diberikan esklusif untuk kontrak 15 tahun. Kita hargai badan usaha sudah existing dan sampai kontrak habis," tuturnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini