nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kenakan Bea Masuk untuk E-Book Cs, Sri Mulyani Komunikasikan ke WTO

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 19:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 15 320 1860240 kenakan-bea-masuk-untuk-e-book-cs-sri-mulyani-komunikasikan-ke-wto-51nTJVeAIX.jpg Ilustrasi (Foto: ant)

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia. Barang tersebut seperti e-book dan software, yang tidak memiliki wujud.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan kapan akan diterapkan. Pasalnya, aturan tersebut masih dalam pembahasan yang baru dimulai awal tahun ini setelah moratorium dengan WTO berakhir pada 31 Desember 2017.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk pengenaan bea masuk ini. Karena masih menunggu pembahasan world custom organisation dan WTO yang belum diputuskan. Apalagi, WTO tetap melanjutkan aturan lama bahwa negara berkembang tidak bisa menarik bea masuk barang tidak berwujud.

"Belum ada PMK. Di dalam langkah-langkah ke depan kita akan berfondasi dengan custom seluruh dunia karena mereka akan menghadapi masalah yang sama mengenai digital comodities yang dalam hal ini secara fisik tidak dapat dihancurkan," ungkapnya di Ditjen Bea dan Cukai, Kamis (15/2/2018).

Namun, Sri Mulyani menjelaskan akan tetap melakukan pembahasan dengan WTO melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang terus berkomunikasi dengan pihak WTO.

Karena, meskipun barang ini tidak berwujud tapi sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Selain itu juga untuk memberikan level plying field bagi pelaku usaha.

"Karena dia bersifat pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengkonsumsi barang digital apakah itu aplikasi, buku, film, software dan di satu sisi dia juga bisa menjadi komoditas yang harus memiliki HS Code harmonise system untuk mengenali sebagai suatu komoditas sama seperti komoditas konvensional," jelasnya.

Sri Mulyani juga belum bisa memastikan kapan aturan untuk barang tak berwujud ini diterapkan. Tapi dia berharap bisa secepatnya dan pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan WTO.

"Saya belum bisa, karena kita tetap berkonsultasi dengan internasional mengenai praktek-praktek tapi ini dikenali masyarakat sebagai suatu komoditas yang growing," tukas dia.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini