nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Nasib Industri Air Minum Dibahas dalam RUU SDA

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 20:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 15 320 1860280 nasib-industri-air-minum-dibahas-dalam-ruu-sda-K3FSphTTcF.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) ‎meminta DPR untuk memperhatikan kelangsungan nasib pengusaha terkait pembahasan RUU Sumber Daya Air (SDA). Pasalnya dalam draft RUU tersebut, membatasi pihak swasta dalam mengelola SDA.

Ketua Aspadin Rachmat Hidayat mengatakan, dalam draft RUU SDA ini tidak memberikan keleluasaan pengelolaan air pada swasta. Padahal selama ini industri air minum dalam kemasan telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi di dalam negeri.

 Baca juga: Wah, Kementerian PUPR Alokasikan Rp650 Miliar untuk Program Hibah Air Minum

Selain itu, lanjut dia, dalam draft RUU tersebut juga menyamakan industri air minum dengan perusahaan penyedia air minum dalam pipa.‎ Hal ini dinilai akan membahayakan keberlangsungan industri air minum kemasan.

‎‎"Di pasal 58 ayat 1 dalam draft tersebut juga disebut bahwa perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sama seperti penyedia air minum dalam pipa. Yang berarti berhubungan infrastruktur, padahal kita ini manufaktur," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Tidak hanya itu, lanjut Rahmat, khusus perizinan untuk industri juga rencananya hanya diberikan untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kalau begitu lalu bagaimana dengan swasta yang selama ini telah berkontribusi dengan mengalirkan air ke sumber tertentu agar masyarakat dapat mengaksesnya," kata dia.

 Baca juga: Butuh 40 Tahun! Akhirnya Proyek SPAM Umbulan Rp4,51 Triliun Mulai Dibangun

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyatakan, pihaknya akan segera mencari formulasi terkait hal tersebut. Menurut dia, dalam draft RUU tersebut harus ada formulasi agar kepentingan masyarakat dan pihak swasta tetap terakomodir.

"Harus ada ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya air. Nah untuk itu formulasinya harus mengakomodir kedua pihak," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini