Menteri Rini Minta Evaluasi Proyek Infastruktur di Jakarta Didahulukan
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermarno belum menentukan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Pasalnya, sudah beberapa kali proyek infrastruktur Wijaya Karya mengalami kecelakaan kerja.
Bentuk sanksi yang diberikan kepada perusahaan konstruksi plat merah itu akan mengacu kepada hasil hasil investigasi dari tim konsultan independen yang saat ini masih bekerjasama dengan komite keselamatan konstruksi (KKK).
"Kalau sudah ada laporannya itu, baru kita tahu sanksinya," kata dia di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Baca Juga: 4 Proyek Besar Dihentikan akibat Banyak Kecelakaan Kerja, Ini Daftarnya
Menurut dia, yang menjadi fokus saat ini bagi tim evaluasi adalah area Jakarta agar proses pembangunan infrastruktur tidak terhambat. "Memang yang kita utamakan juga adalah kejadian yang di Jakarta Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Proyek yang di Jakarta yang kita dahulukan," kata dia.
Sekadar informasi, cetakan untuk pengecoran beton atau bekisting pier head jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur, terjatuh sekitar pukul 03.00 WIB, pada Selasa (21/2/2018). Akibatnya, tujuh orang mengalami luka berat. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Waskita Karya Tbk.
Sebagai respon terhadap kecelakaan konstruksi yang marak terjadi, Pemerintah berhentikan sementara semua proyek pembangunan layang (elevated) baik jalan tol, jembatan hingga LRT. Hal tersebut sebagai langkah evaluasi pasca terjadinya kecelakaan kerja utamanya untuk proyek layang.
Baca Juga: Menhub Akan Kurangi Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur
Tercatat kurang lebih ada 14 kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terkahir. Dari 14 kasus tersebut, 6 diantaranya merupakan proyek konstruksi yang digarap oleh Waskita Karya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta seluruh proyek layang (elevated) yang tengah dikerjakan dihentikan sementara. Hal tersebut berimbas pada penghentian sementara proyek besar di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Presiden menegaskan, penghentian proyek elevated tersebut, tidak hanya pada infrastruktur jalan tol, tetapi menyeluruh termasuk light rail transit (LRT) dan fly over di seluruh Indonesia. Jokowi juga meminta agar seluruh proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah diawasi ketat secara rutin.
Instruksi Presiden tersebut disampaikan merespons kecelakaan kerja yang kembali terjadi pada proyek infrastruktur. Kemarin, cetakan untuk pengecoran beton atau bekisting pier head jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur, terjatuh sekitar pukul 03.00 WIB. Akibatnya, tujuh orang mengalami luka berat dan saat ini dirawat di Rumah Sakit (RS) UKI dan RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Ambruknya cetakan beton untuk tiang penyangga Tol Becakayu yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu, menambah panjang daftar kecelakaan pada proyek infrastruktur yang digarap pemerintah. Dalam tujuh bulan terakhir setidaknya 16 insiden kecelakaan kerja di sejumlah proyek infrastruktur besar di Tanah Air.
Di antaranya, proyek LRT di Palembang pada Agustus 2017 di mana badan jembatan penyeberangan orang jatuh menimpa pekerja. Kemudian, pada September 2017 terjadi kecelakaan kerja di overpass proyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Selain itu, girder jatuh pada proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo pada Oktober 2017.
Selanjutnya, crane ambruk di proyek jalan tol elevated Jakarta-Cikampek pada November 2017. Selanjutnya, kecelakaan kerja juga terjadi akibat robohnya konstruksi proyek LRT di Pulo Gadung pada Januari 2018, serta ambruknya crane pengangkut beton pada proyek Double Double Track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jatinegara pada 4 Februari lalu.
Terkait moratorium pembangunan infrastruktur, Presiden menilai hal tersebut merupakan keputusan Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi total. Diakuinya, ada infrastruktur yang perlu dipercepat untuk Asian Games 2018, akan tetapi ada infrastruktur yang penuntasannya membutuhkan waktu lama.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan, seluruh proyek elevated diberhentikan sementara . Menurutnya, penghentian ini akan dilakukan sampai evaluasi oleh Kementerian PUPR selesai sebagai antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
