Sri Mulyani: Generasi Milenial Lebih Pilih Jadi CEO Go-Jek daripada Menkeu
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari banyaknya industri e-commerce yang bermunculan.
Bendahara negara ini menilai perkembangan ekonomi digital ini didorong oleh generasi milenial yang erat berhubungan dengan digitalisasi. Di mana pemasaran bisnis bahkan bisa dilakukan dengan media sosial.
"Sekarang bisnis di era generasi milenial itu, seperti bikin warung kopi di mana-mana, ada spot foto, minta tolong foto ada tokoh pentingnya, Pak Chatib misalnya, nanti share di Instragram. Bikin caption menarik, nanti orang datang berasa minum kopi setengah jam, sudah kayak Pak Chatib," selorohnya dalam acara seminar tentang ekonomi digital di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Baca Juga: Kelola APBN, Sri Mulyani: Jangan Cuma Terima Duit Doang
Untuk diketahui dalam seminar ini turut hadir Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, yang juga menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut. Dia juga mengatakan, keberhasilan bisnis digitalisasi terlihat dari industri transportasi online yang dibangun oleh anak bangsa, Go-Jek. "Ini yah Go-Jek itu mulai bisnis miliaran modalnya tapi hanya dalam tiga tahun, jadi triliunan," ucapnya
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun berkelakar, oleh karena kesuksesan Go-Jek, generasi milenial memilih menjadi CEO di perusahaan startup ketimbang menjadi Menteri Keuangan, seperti dirinya.
“Adanya alokasi sumber daya manusia menjadi shifting, nanti generasi milenial tidak ada lagi yang berminat jadi Menteri Keuangan, mereka inginnya seperti Nadiem (CEO Go-Jek). 'Dalam tiga tahun bisa jadi dapat jadi triliunan, jadi Menteri Keuangan? Kasian deh lu' itu kata gereasi milenial,” candanya.
Dia mengatakan, Pemerintah saat ini juga terus berusaha mengatur perkembangan ekonomi digital dengan menjadi fasilitator, untuk mendorong kemajuan ekonomi digital.
Baca Juga: Kartu Kredit untuk APBN Terbit Bulan Depan
Sebelumnya, salah satu yang menjadi sorotan adalah masih banyak satuan kerja (satker) yang merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Mengutip data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono, Sri Mulyani menyebut dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2017 ada sebanyak 52.400 revisi DIPA yang diajukan oleh masing-masing satker. Sedangkan total satker di seluruh Indonesia sebanyak 26.000. Artinya, setiap satker melakukan revisi paling tidak dua kali.
Sri Mulyani mengimbau agar para K/L meminimalisasi angka revisi DIPA. Pasalnya, hal tersebut mencerminkan bahwa para K/L tidak menghormati uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat.
Padahal sebagai birokrat, K/L seharusnya memikirkan bagaimana struktur APBN lebih baik, sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara.
(Martin Bagya Kertiyasa)
