Perusahaan swasta yang terlibat di antaranya PT Agung Podomoro, PT Intiland, PT Kapuk Naga Indah, PT Boga Sari, PT Pelindo, perusahaan yang ada di kawasan Berikat Nusantara, Marunda Centre, Perkapalan Kodja Bahari, Terminal Mobil Tanjung Priok, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan sebagainya yang terkena trase indikatif.
Menurut dia, pembangunan tanggul oleh PT Intiland dan PT Pembangunan Jaya Ancol sepanjang 10 kilometer belum dilakukan lantaran belum ada payung hukum. Dua perusahaan itu hanya terlibat dalam pekerjaan NCICD tahap 2. “Fase-fase itu akan terus dilakukan sampai selesai hingga daratan tertutup, yang belum adalah payung hukumnya untuk memberikan kewajiban tugas agar pihak swasta mau ikut berkewajiban dalam melindungi wilayah pesisirnya dari ancaman banjir rob,” katanya.
Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Laksamana Muda Harjo Susmoro mengatakan, berdasarkan data milik BPLH DKI Jakarta pada 2010, sekitar 24.000 hektare atau 40% wilayah Jakarta, daratannya berada di bawah muka laut pasang sedalam 1–1,5 meter. ”Kondisi geografis yang rendah dengan geometri pantai berbentuk teluk serta dialiri oleh banyak sungai membuat posisi pesisir Jakarta berada di bawah permukaan laut,” ujarnya
Selama periode 1992–2012, kata dia, Pushidrosal bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan pengukuran tinggi muka tanah di pesisir Jakarta dengan mengacu pada Titik Tinggi Geodesi (TTG) BIG Cibinong. Hasilnya, penurunan muka tanah di pesisir Jakarta terus berlangsung secara masif. (Yan Yusuf)
(Dani Jumadil Akhir)