Kota Tua Terancam Tenggelam, Kok Bisa?
JAKARTA – Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, terancam tenggelam. Penyebabnya, selain mengalami penurunan permukaan tanah juga karena belum rampungnya pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul raksasa.
Pemerhati kawasan Kota Tua, Chandrian Attahiriyat mengakui, Kota Tua kini mengalami penurunan permukaan tanah. Bahkan untuk merenovasi gedung tua pun harus ada upaya pengerukan sedalam 20-30 sentimeter untuk melihat kondisi awal lantai bangunan tersebut.
“Bisa dilihat kok kalau misalnya trotoar dan muka tanah. Banyak gedung yang harus turun dulu,” kata Chandrian.
Baca juga: Kawasan Kota Tua Dipercantik Sambut Asian Games 2018
Arsitek PT JOTRC, Anneke, mengatakan, perusahaannya mengalami kendala saat memugar beberapa gedung tua. Bahkan dia sendiri menemukan satu gedung berlantai tiga yang kini dipakai Olveh mengalami pengurukan setinggi setengah meter, akibatnya atap bangunan di lantai bawah kian menyempit. “Ini menunjukkan sebenarnya Kota Tua terancam tenggelam,” cetus Anneke.
Meskipun kini beberapa tanggul sudah dibangun, hal itu belum mampu mengatasi rob. Hal ini terbukti dari masih adanya permukiman warga di Jakarta Utara yang masih tergenang seperti yang dialami warga Kampung Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
“Ada puluhan rumah di RT 03/05 yang tergenang,” ucap Camat Penjaringan, M Andri.
Dari pantauan, sekalipun di tempat itu terdapat tanggul buatan Pemprov DKI Jakarta, empasan air laut semakin tinggi. Hingga Desember 2017, limpasan air laut di Muara Baru sudah mencapai 255 sentimeter, sementara tinggi puncak tanggul 240 sentimeter. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Balai Besar Wilayah Sungai CiliwungCisadane( BBWSCC), muka tanah Jakarta menurun 3-18 sentimeter per tahun. Penurunan terbesar terjadi di wilayah Jakarta Utara.
Baca juga: 10 Kota Tua Dunia dengan Arsitektur yang Indah dan Unik
Hal itu disebabkan banyaknya warga Jakarta yang menyedot air tanah. Staf BBWSCC Kementerian PUPR, Ferdi, menjelaskan, NCICD dibangun oleh tiga pihak yakni Pemprov DKI Jakarta, BBWSCC, dan sejumlah perusahaan swasta. Tanggul tersebut terdiri dari dua lokasi, yaitu tanggul laut dan tanggul muara sungai. Tanggul-tanggul tersebut tersebar hingga wilayah Banten dan provinsi Jawa Barat, Bekasi. “Dari pemerintah pusat dibangun 7,5 km, dan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 7,5 km kira-kira,” ucapnya.
Perusahaan swasta yang terlibat di antaranya PT Agung Podomoro, PT Intiland, PT Kapuk Naga Indah, PT Boga Sari, PT Pelindo, perusahaan yang ada di kawasan Berikat Nusantara, Marunda Centre, Perkapalan Kodja Bahari, Terminal Mobil Tanjung Priok, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan sebagainya yang terkena trase indikatif.
Menurut dia, pembangunan tanggul oleh PT Intiland dan PT Pembangunan Jaya Ancol sepanjang 10 kilometer belum dilakukan lantaran belum ada payung hukum. Dua perusahaan itu hanya terlibat dalam pekerjaan NCICD tahap 2. “Fase-fase itu akan terus dilakukan sampai selesai hingga daratan tertutup, yang belum adalah payung hukumnya untuk memberikan kewajiban tugas agar pihak swasta mau ikut berkewajiban dalam melindungi wilayah pesisirnya dari ancaman banjir rob,” katanya.
Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Laksamana Muda Harjo Susmoro mengatakan, berdasarkan data milik BPLH DKI Jakarta pada 2010, sekitar 24.000 hektare atau 40% wilayah Jakarta, daratannya berada di bawah muka laut pasang sedalam 1–1,5 meter. ”Kondisi geografis yang rendah dengan geometri pantai berbentuk teluk serta dialiri oleh banyak sungai membuat posisi pesisir Jakarta berada di bawah permukaan laut,” ujarnya
Selama periode 1992–2012, kata dia, Pushidrosal bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan pengukuran tinggi muka tanah di pesisir Jakarta dengan mengacu pada Titik Tinggi Geodesi (TTG) BIG Cibinong. Hasilnya, penurunan muka tanah di pesisir Jakarta terus berlangsung secara masif. (Yan Yusuf)
(Dani Jumadil Akhir)
