nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pelapak Toko Online Keluhkan Rencana Pajak E-Commerce

Ulfa Arieza, Jurnalis · Kamis 22 Februari 2018 16:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 22 20 1863251 pelapak-toko-online-keluhkan-rencana-pajak-e-commerce-wUD9CmAhUG.jpg Ilustrasi E-Commerce. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Penjual produk di toko online atau marketplace mengeluhkan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak e-commerce. Pasalnya, tidak semua pelapak merupakan penjual dengan omzet besar, sehingga dikhawatirkan beban pajak tersebut akan memberatkan mereka.

"Ada yang menyampaikan ke kami, pak nanti pajaknya bagaimana, kita kan masih pelapak masih kecil, baru coba jualan. Omzetnya baru sejuta," jelas Co Founder sekaligus CFO Bukalapak Muhammad Fajrin Rasyid di Kantor Pusat JNE, Jakarta, Kamis (21/2/2018).

Fajrin melanjutkan, dia mencoba memberikan pemahaman kepada para pelapak bahwa aturan pungutan pajak e-commerce ini masih digodog serta belum resmi. Sebaliknya, dia berharap pemerintah juga bisa mendengarkan masukan dari pelapak tersebut sebelum akhirnya menetapkan aturan pungutan pajak e-commerce.

"Kami juga mengusulkan ke pemerintah mengkin aturan itu bisa diuji coba dulu," kata dia.

Baca Juga: Selain Marketplace, Pemerintah Diminta Pajaki Instagram Cs

Sekadar informasi, pemerintah saat ini tengah mengkaji tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk pelaku e-commerce. Besaran PPh direncanakan sebesar 1%. Namun, belum lama ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengusulkan besaran PPh final diturunkan menjadi 0,5%.

Potensi e-commerce yang bersifat individual di sosial media sendiri, diklaim sangat besar. Hal ini seusai dengan data pendapatan jasa pengiriman JNE, di mana pengiriman ritel memiliki porsi sebesar 80%.

Dari 80% tersebut, 50% hingga 60% tergabung dalam market place. Sementara 30% sisanya, konsumen melakukan pembelian melalui e-commerce yang bersifat individual.

Marketplace, adalah sebuah lokasi jual beli produk di mana penjual dan juga konsumen bertemu di suatu tempat. Saat ini beberapa beberapa nama marketplace online yang ada di Indonesia antaralain, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Elevania.

Baca juga: Kadin Sindir E-Commerce yang Lebih Banyak Jual Produk Asing

Pemerintah melalui Kemenkeu saat ini tengah mengkaji aturan baku untuk mengatur perpajakan perdagangan online. Aturan ini akan tertuang dalam naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (RPMK Pajak E-Commerce).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pajak e-commerce sedang dalam tahap pembahasan. Termasuk ada beberapa kemungkinan diturunkannya Pajak Penghasilan (PPh) menjadi 0,5%. Tak hanya itu, pengenaan batasan atau treshold untuk UKM yang dikenakan pajak akan diturunkan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini