JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan menargetkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terbentuk pada 23 Maret 2018.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan fokus untuk membangun dan menjaga kredibilitas BP Tapera yang akan mengelola tabungan dari para peserta. Untuk tahap awal peserta Tapera adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan BUMN.
"Untuk membangun kredibilitas BP Tapera, kita akan meleburkan dua lembaga yang sudah ada sebelumnya, yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil dan PT. Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)," kata Menteri Basuki.
Ia menkelaskan untuk peleburan dua lembaga tersebut untuk membangun kredibilitas BP Tapera sehingga penerapan selanjutnya bagi pekerja di perusahaan swasta lebih mudah.
Untuk persiapan peleburan tersebut, pemerintah menugaskan kantor akuntan publik untuk melakukan audit guna mengetahui aset dan kewajiban membayar Bapertarum pada tahun ini terutama pada PNS yang pensiun atau pun meninggal dunia. Setelah audit selesai, hasilnya akan disampaikan pada Badan Pemeriksa Keuangan.