JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) meminta agar pemerintah menjaga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan terutama untuk distribusi ke daerah. Sebab, apabila terjadi kelangkaan, maka masyarakat terpaksa menggunakan BBM non subsidi yang harganya telah mengalami penyesuaian baru-baru ini.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik ( BPS) Yunita Rusanti mengatakan, apabila konsumsi BBM masyarakat beralih dari BBM penugasan kepada BBM non-subsidi lantaran pasokan yang langka, maka bisa memicu inflasi.
"Takutnya beberapa daerah kelangkaan premium, yang di masyarakat banyak konsumsi premium. Padahal di sini Pertamax dan Pertamax Plus naik, jangan-jangan Premium langka lari ke Pertamax," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Di samping itu, pemerintah juga diharapkan dapat menjaga harga BBM penugasan (premium dan solar) agar tidak mendorong laju inflasi pada Maret 2018.
"Kita lihat, kalau bulan depan ada kenaikan ya otomatis termonitor di inflasi, akan tergambar. Kalau bulan depan naik lagi. Kan harga BBM naik terus ya, yang langsung kena dampak terutama adalah yg di non subsidi. Hanya pemerintah hati-hati yang subsidi premium kan pemerintah kan janji ga naik," kata dia.
Sekadar infomasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Februari 2018 sebesar 0,17%. Angka ini turun dibandingkan tingkat inflasi Januari 2017 sebesar 0,62%.
Adapun kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menyumbang inflasi sebesar 0,02% yang memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,01%. komoditas yang memberikan andil paling besar yaitu BBM yang menyumbang 0,02% kepada inflasi.
(Martin Bagya Kertiyasa)