Wapres JK Beberkan Masalah Pangan, dari Air hingga Kekurangan Lahan
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Jakarta Food Security Summit 4 (JFSS4) hari ini di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Acara dengan tema 'Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Melalui Kebijakan dan Kemitraan' ini merupakan bagian acara yang diselenggarakan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
Dalam sambutannya, JK mengatakan, ketahanan pangan bukan hanya permasalahan di dalam negeri tapi juga terjadi di seluruh dunia. Hal ini bisa tertangani dengan kemajuan teknologi di sektor pertanian.
“Pertanian itu terlalu banyak tantangannya secara umum. Pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahun setidaknya 3% tiap tahun, akibatnya kebutuhan pangan terus naik tiap tahunnya. Kita harus siap meningkatkan produksi,” ujarnya dalam sambutan acara JFFS-4 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).
Baca Juga: Swasembada Pangan Bisa Dikebut dengan Pengembangan Kawasan Pertanian Modern
Dia menjelaskan, pada usia negara Indonesia 100 tahun pada 2045 mendatang penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 350 juta jiwa. Penduduk dunia saat itu akan mencapai 9 miliar.
"Saat kita ulang tahun ke 100, penduduk kita diperkirakan tambah 100 juta jiwa. Itu besar sekali kita butuh ketahanan pangan, karena penduduk meningkat terus. Pangan bukan hanya masalah jangka pendek tapi juga jangka panjang" ujar dia.
Selain persoalan pertumbuhan penduduk, lanjut Jusuf Kalla, pangan juga mengalami masalah pada kekurangan lahan karena adanya urbanisasi. Lalu ada juga permasalahan ketersediaan air serta masalah alam yakni perubahan iklim yang berpengaruh pada jumlah produksi pertanian.
“Karena itulah tren harga pertanian selalu naik. Dulu tahun 2000 saya masih jadi Ketua Bulog, harga impor beras hanya USD170 per ton, sekarang menjadi USD422 per ton. Dalam waktu 18 tahun naik tiga kali lipat, karena trennya memang demikian. Subsidi beras juga semakin berat,” papar dia.
Baca Juga: Mentan Ingin Ubah Paradigma Pertanian dari Tradisional Jadi Modern, Bagaimana Caranya?
Oleh sebab itu, kata dia, penting adanya koordinasi antara pemerintah dan pengusaha untuk menerapkan teknologi yang maju dalam mengatasi tantangan pangan. Pasalnya, yang bisa melakukan riset terhadap teknologi pangan bukanlah petani.
“Riset-riset teknologi untuk ketahanan pangan ini jadi tanggungjawab pemerintah dan pengusaha. Ini kalau di negara lain dengan teknologi mereka yang dimiliki, mereka bisa menghasilkan 8 ton padi per hektare, sedangkan kita 5,5 ton padi per hektare. Tentu kita bisa sama 8 ton jika gunakan teknologinya sama,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan acara JFSS-4 menjadi bagian untuk setiap pemangku kepentingan baik petani, pengusaha dan pemerintah bisa bersama-sama tingkatkan ketahanan pangan dalam negeri.
"JFSS-4 untuk swasembada dan ketahanan pangan Indonesia. Pertanian itu menjadi penunjang ekonomi setelah industri pengolahan. Kita butuh kebijakan pemerintah lebih dukung dan perdayakan pertanian. Sehingha swasembada pangan bisa dilakukan, bahkan Indonesia juga bisa sebagai lumbung padi dunia," ujar dia dalam sambutannya di acara yang sama.
Selain Jusuf Kalla, dan Rosan Roeslani, hadir pula Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Arman Sulaiman, dan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
(Dani Jumadil Akhir)
