14 Infrastruktur Didepak dari Proyek Strategis, Ini 12 Fakta di Lapangan

7. Porsi pembiayaan seluruh proyek dalam daftar PSN mencapai Rp4.100 triliun berasal dari sektor swasta 59%. Sedangkan BUMN dan BUMD sebesar 31%. Adapun penggunaan dana APBN dan APBD hanya 10%.

8. Direktur Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Reiner Hariyanto mengatakan, setelah 14 proyek tersebut lepas dari PSN, maka statusnya tidak akan mendapat sejumlah fasilitas percepatan pembangunan. Fasilitas itu meliputi fasilitas perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, komponen dalam negeri, jaminan pemerintah, penugasan BUMN/D, serta pengadaan barang dan jasa. Sebagai gantinya akan dibuatkan perpres baru.

9. Presiden Joko Widodo rencananya akan menerbitkan perpres untuk menjamin perluasan fasilitas untuk non-PSN dan proyek RPJMN lain, tapi pembahasannya baru dilakukan pekan depan.

10. Kriteria dasar dan strategis digunakan untuk menyeleksi proyek-proyek infrastuktur yang layak dijadikan PSN, seperti misalnya, setiap proyek memiliki kesesuaian dengan RPJMN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memiliki nilai strategis dan berdampak bagi perekonomian, serta kesejahteraan sosial dan kedaulatan nasional.

11. Sedangkan kriteria operasional dan championing digunakan untuk mengevaluasi keberadaan suatu proyek dalam daftar PSN, seperti konstruksi sebuah proyek harus dimulai paling lambat sebelum kuartal III tahun 2019 atau setidaknya mencapai Financial Close sebelum Kuartal III Tahun 2019 (proyek yang melibatkan badan usaha).

12. Setiap proyek juga harus memiliki penanggung jawab proyek yang jelas dan kementerian terkait memiliki komitmen dalam menjalankan proyek. (Ichsan Amin)

(Dani Jumadil Akhir)