Image

Pantau Tenaga Kerja Asing, DPR Usul Bentuk Satgas Pengawasan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Sabtu 28 April 2018 16:49 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 28 320 1892397 pantau-tenaga-kerja-asing-dpr-usul-bentuk-satgas-pengawasan-qqrZOQ2IEC.jpeg Polemik Sindo TrijayaFM (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk membentuk satuan petugas (Satgas) pengawasan tenaga kerja asing (TKA).

Hal ini menyusul, temuan Ombudsman tentang TKA yang banyak ditemukan berasal dari China dan sebagian besar bekerja sebagai tenaga kerja kasar. Padahal, dalam aturan pemerintah, TKA yang masuk ke dalam negeri harus dengan keahlian tinggi. Selain itu, TKA ditemukan bekerja dengan illegal karena menggunakan visa turis atau kunjungan sementara.

Melihat Kerasnya Hidup Buruh Pembuat Kapal di Cilacap

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus menyatakan, dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan pihaknya sudah meminta untuk dibentuk satgas. Sebab, dengan temuan Ombudsman dapat diketahui bahwa pengawasan TKA sangat lemah di Indonesia.

"Kami menyarankan pemerintah segera membentuk satgas pengawasan TKA untuk bisa mengawasi memantau dan menindak terkait beredarnya fakta TKA yang di luar kompetensi yang ditetapkan Perpres (Peraturan Presiden) 20," ujar dia dalam diskusi MNC Trijaya mengenai May Day, TKA, dan Investasi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Baca Juga: Dana Kompensasi Pekerja Asing Bisa Dipakai untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja RI

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada akhir Maret 2018 dan berlaku Juni 2018. 

Dia menyatakan, saat ini pengawasan orang asing di bawah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) perlu diperkuat dengan adanya satgas khusus TKA. Sebab, sejak bebas visa diberlakukan, TKA di Indonesia membludak dengan izin sebagai wisatawan.

Melihat Kerasnya Hidup Buruh Pembuat Kapal di Cilacap

Maka Timpora yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, harus diintegrasikan dengan Satgas  TKA yang dibawahi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Satgas ini kami harap enggak hanya dari Kemenaker tapi juga Kemendagri, BIN, kepolisian, Ditjen Imigrasi, dan sebagainya. Kami berharap itu segera dibentuk selambat-lambatnya 3 bulan dari sekarang," ujarnya.

Baca Juga: Sederet Fakta Pekerja Asing di Indonesia, Nomor 1 Paling Jadi Sorotan

Dia mengharapkan, satgas ini bersifat permanen dan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, kelemahan Timpora yakni kewenangannya terbatas tak bisa mencapai perusahaan, selain itu jumlah pengawas yang hanya berkisar 1.500 sangat tidak memadai.

"Satgas ini kita harap benar-benar spesifik terkait dengan TKA karena persoalan TKA ini kan menahun, Timpora kan untuk orang asing secara keseluruhan maka perlu ada koordinasi yang lebih detail terkait hal itu. Yang terpenting gimana TKA bisa diawasi dan dikendalikan," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini