Subsidi Elpiji 3 Kg Bisa Jebol, Ini Bahayanya
Razia di Daerah
Dalam upaya penyaluran elpiji yang tepat sasaran, Pertamina bersama pemerintah di sejumlah daerah menggelar razia terhadap pelaku usaha industri makanan yang mengguna kan elpiji 3 kg.
Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku usaha tidak menggunakan elpiji tabung 3 kg karena peruntukannya hanya bagi kalangan tidak mampu. Di Wonosobo, Jawa Tengah, tim monitoring elpiji 3 kg menemukan 108 tabung gas 3 kg yang digunakan oleh industri makanan skala menengah di 11 lokasi usaha.
Dari 108 tabung tersebut, 81 tabung di antaranya berhasil ditarik tim monitoring dan ditukarkan dengan 41 tabung 5,5 kg nonsubsidi. Razia serupa juga dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah.
Di daerah ini tim inspeksi gabungan yang terdiri atas Pemkab Banyumas, kepolisian, Pertamina, dan Hiswana Migas mendatangi rumah makan/UMKM dan memeriksa gas elpiji yang digunakan untuk memasak. Dalam razia tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah rumah makan dan usaha UMKM yang masih menggunakan gas elpiji subsidi 3 kg.
Pengamat Energi dari Reforminer Institut Komaidi Notonegoro mengatakan, jebolnya kuota elpiji 3 kg tahun ini tidak bisa dihindari. Dengan kondisi seperti itu, menurut dia, mau tidak mau pemerintah harus menganggarkan tambahan subsidi untuk elpiji 3 kg.
Menurut Komaidi, persoalan subsidi elpiji 3 kg terletak pada mekanisme distribusi yang seharusnya menggunakan sistem distribusi tertutup, bukan dengan sistem terbuka seperti yang terjadi sekarang.
“Dengan sistem terbuka, jebolnya bisa ke mana-mana. Artinya banyak elpiji 3 kg yang masih tidak tepat sasaran. Dengan sistem distribusi yang ada sekarang masih susah membedakan mana yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, penggunaan elpiji 3 kg setiap tahunnya semakin bertambah sebagai dampak dari pengurangan penggunaan minyak tanah di masyarakat.
“Jadi asumsi kuotanya juga pasti akan meleset setiap tahun. Sementara kita juga masih dalam posisi impor untuk bahan baku elpiji ini,” ungkapnya.
Dia memprediksi pemerintah bakal menambah kuota elpiji dari APBN. Alasannya karena di tahun politik akan sulit menaikkan harga elpiji 3 kg.
“Pemerintah pasti akan menambah kuota subsidi baik dari sisi kuota maupun anggaran subsidinya. Sebab rasa-rasanya susah menaikkan harga-harga yang dikendalikan pemerintah di tahun politik seperti ini,” ucapnya.
Dia menambahkan, distribusi elpiji 3 kg bersubsidi akan berjalan lancar jika diatur dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan pengawasan. Namun masalahnya dibutuhkan infrastrtuktur dasar yang memakan waktu tidak cepat. “Ya penyalurannya harus jelas. Sama halnya menyalurkan bantuan langsung non tunai dan sebagainya. Tapi ini butuh infrastruktur dan sinergi semua pihak,” sebutnya.
