Perintah Jokowi di Balik Divestasi 51% Saham Freeport
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan kisah sulitnya mengambil alih saham mayoritas Freeport Indonesia lewat akun media sosialnya, Instagram. Dia mengatakan, proses panjang perundingan Freeport pun akhirnya selesai setelah dilakukan penandatanganan sejumlah perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi, antara Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto dan Inalum
"Hari ini saya bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno menyaksikan Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum," tulisnya dalam akun Instagram, Kamis (27/9/2018).
Baca Juga: Inalum Bayar Divestasi 51% Saham Freeport pada November 2018
Adapun, sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Pemda Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.
Pemerintah Indonesia, lewat Inalum akan memiliki saham mayoritas PT Freeport Indonesia sejumlah 51% setelah selama ini hanya memiliki PTFI sebesar 9%.
Baca Juga: Menteri Rini Ungkap Keuntungan RI Kuasai 51% Saham Freeport
Menurutnya, pengambilan 51% saham ini dilakukan dengan proses yang tidak mudah namun dengan komitmen dari pemerintah untuk memperjuangkan yang terbaik bagi negara di semua lini, baik dari penerimaan negara, pembangunan smelter, dari sisi pengelolaannya dan tetap menghormati keseluruhan dari para investor yang datang ke Indonesia.
"Saya ingin sampaikan bahwa seluruh proses ini adalah proses yang luar biasa bagi RI dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo @jokowi yang meminta kami para menteri untuk menegosiasikan atas nama pemerintah Indonesia," tulis Sri Mulyani.
"Dengan kepala tegak dan sangat tahu persis apa yang kita perjuangkan dan dilakukan secara transparan sehingga dapat menghasilkan PT Freeport Indonesia yang dapat beroperasi dengan baik untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia," tambahnya.
(Feb)
(Rani Hardjanti)
