nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sederet Capaian Ekonomi 4 Tahun Jokowi-JK

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Sabtu 20 Oktober 2018 16:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 20 320 1966658 sederet-capaian-ekonomi-4-tahun-jokowi-jk-rjxEuufywM.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ahmad Erani Yustika mengklaim, ekonomi Indonesia tumbuh seiring dengan membaiknya beberapa indikator dalam perjalanan empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Menurut Erani, untuk pertama kalinya sejak 2004 pertumbuhan ekonomi meningkat diiringi dengan penurunan rasio kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sekaligus.

"Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pengurangan ketimpangan pendapatan, yang sejak 2004 terus meningkat. Rasio ini sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan, tercatat pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan sebesar 0,41," ujar Erani dalam pesan singkatnya, Sabtu (20/10/2018).

Setelah masa itu, lanjutnya, rasio ketimpangan terus turun hingga pada Maret 2018 menjadi 0,38. Sehingga menurutnya, program keadilan ekonomi sudah menghasilkan capaian yang baik dalam 4 tahun terakhir.

"Program utama yang didesain pemerintah untuk membangun pemerataan adalah RAPS. (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial-red), Dana Desa, KUR, KIP, KIS, PKH, Rastra, dan masih banyak lagi," terangnya.

Presiden Jokowi: Kondisi Ekonomi Dunia bak Film Game of Thrones

Erani menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian tiga problem utama ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akan berlanjut dalam jangka panjang. Sebab pemerintah pada masa sekarang juga membangun infrastruktur secara masif.

Pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, irigasi, bendungan, embung, listrik, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur juga memiliki efek 30-40 tahun ke depan.

"Jadi, sampai periode itulah pertumbuhan dapat disangga, sehingga pemerintah tak hanya berpikir dalam jangka pendek atau menengah, namun memikirkan kepentingan jangka panjang. Ini bakal menjadi standar kerja suatu pemerintahan," paparnya.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dikerjakan secara eksesif di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) dan perdesaan. Implikasinya, infrastruktur tidak cuma menafkahi kebutuhan pertumbuhan, namun juga menyantuni mandat pemerataan dalam keadilan ekonomi.

Jokowi-JK Pimpin Ratas Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia

Sementara itu, isu kemandirian merupakan topik abadi di Indonesia sejak puluhan tahun silam. Erani memaparkan bahwa sisi yang kerap disoroti biasanya dilihat dari ketergantungan APBN terhadap utang, sumber daya alam yang dikuasai oleh asing, dan kebutuhan produksi yang dicukupi oleh impor khususnya di bidang pangan.

"Defisit keseimbangan primer (DKP) selalu terjadi pasca krisis ekonomi 1997/1998. Datanya hari ini, DKP itu masih terjadi namun dalam skema penurunan yang terencana," imbunya.

Pada 2015 DKP mencapai Rp142 triliun, di 2016 sebesar Rp125 triliun, dan pada 2017 sebanyak Rp124 triliun. Adapun pada 2018 ini diperkirakan DKP pada kisaran Rp60 triliun.

"Pada RAPBN 2019 diproyeksikan DKP itu sudah tidak ada atau sekurangnya di bawah Rp20 triliun. Artinya, seluruh belanja (di luar pembayaran utang) sudah bisa dicukupi dari penerimaan domestik. Pendakian kemandirian fiskal sedang berjalan," terangnya. (yau)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini