4 Tahun Jokowi-JK, Sri Mulyani: APBN Kredibel, Defisit di Angka 2%
JAKARTA - Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mencatatkan kinerja yang terbilang cukup baik dari sisi makro ekonomi. Khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama empat tahun, defisit APBN terus mengalami penurunan. Saat ini defisit APBN berada di kisaran 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Saat Sri Mulyani Bandingkan Pengelolaan Utang Era Jokowi dengan SBY
Sedangkan tahun depan Sri Mulyani menargetkan agar defisit APBN bisa lebih rendah lagi dari tahun ini. Berdasarkan RAPBN, defisit APBN di tahun depan bisa berada di bawah 2%.
Menurut Sri Mulyani, semakin menurunnya angka defisit APBN sangat positif bagi pengelolaan keuangan negara. Sebab semakin kecil angka defisitnya maka akan semakin kecil pula nominal utang negara.
"APBN kita aman, kredibel dan sehat. Defisit APBN setiap tahun menurun dari 2014," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Tak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itupun menyebut jika defisit keseimbangan primer mengalami tren yang menurun. Defiait keseimbangan primer sendiri ditargetkan bisa mendekati angka Rp0 pada tahun depan.
Baca Juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Indeks Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 45
Sebelumnya pada tahun 2014, defisit keseimbangan primer mencapai Rp93,3 triliun atau 0,92% dari PDB. Lalu di tahun 2015, defisit keseimbangan primer sebesar Rp142 triliun atau sekitar 1,23% terhadap PDB.
Secara rinci, Sedangkan di 2016, defisit keseimbangan primer berada diangka Rp125,6 triliun atau sekitar 1,01% terhadap PDB. Dan pada tahun ini, defisit keseimbangan primer Indonesia berada diangka Rp64,8 triliun atau sekitar 0,44% terhadap PDB.
"Jadi APBN mengalami tekanan paling berat di 2015. Keseimbangan primer waktu saya kembali jadi menteri keuangan saya yang mengingatkan kembali keseimbangan primer kita perlu dikoreksi, sekarang saya malah dianggap enggak memelihara, aneh politik itu," jelasnya.
(Feb)
(Rani Hardjanti)
