Integrasi Busway-KRL Ditarget Rampung 2019
JAKARTA – Integrasi angkutan umum dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di 17 stasiun ditargetkan selesai pada 2019.
Untuk merealisasikan itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan lahan endapan agar tidak mengganggu badan jalan. Lahan yang berada di sekitar stasiun untuk parkir angkutan termasuk bus Transjakarta menjemput penumpang.
“Mau tidak mau PT KAI harus menyediakan lahannya untuk integrasi. Kami akan terus berkoordinasi,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, kemarin.
Selain berkoordinasi dengan KAI, BPTJ juga meminta Perusahaan Otobus (0PO) menyia pkan bus-busnya untuk menjadi feeder stasiun termasuk PT Transportasi Jakarta.
Saat ini pengusaha angkutan sedang melakukan kajian berikut sistem pelayanan integrasi antarmoda transportasi. “Kami targetkan integrasi angkutan umum dengan commuter line di 17 stasiun selesai pada 2019,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengatakan, integrasi moda transportasi menjadi esensi utama peningkatan transportasi massal.
Itu menjadi fokus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kemarin meninjau langsung halte bus Transjakarta Dukuh Atas supaya terintegrasi dengan mass rapid transit (MRT).
“Pak Gubernur sangat concern masalah integrasi. Harus dipastikan MRT terintegrasi dengan moda Transjakarta dan lainnya,” ucapnya.
Terkait integrasi Trans jakarta dengan 17 stasiun, dia berharap BPTJ sebagai fasilitator pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya integrasi antarmoda transportasi.
Apalagi sudah ada contoh yang berjalan di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Pemprov DKI siap membantu mengembangkan integrasi tersebut. Salah satunya telah dilakukan pada sistem satu arah di Jalan KH Wahid Hasyim, yang kompensasinya mengopera sikan bus Transjakarta dari Stasiun Gondangdia menuju Stasiun Tanah Abang.
“Itu bukti integrasi bukan hanya sebagai feeder, tapi penyatu dua simpul moda transportasi,” kata Sigit.
Pemprov DKI memang tengah mengintegrasikan tidak hanya fisik, tetapi juga sistem pembayaran antarmoda yang nantinya di bawah satu entitas atau lembaga organisasi berbadan hukum.
Anies mengatakan, transpor tasi di Jakarta harus terintegrasi antarmoda dan satu manajemen baik manajemen rute maupun pembiayaan. Itu akan memudahkan penumpang warga Jakarta ketika memanfaatkan transportasi publik.
Untuk mencapai target 173.000 penumpang per hari, MRT harus terintegrasi dengan moda transportasi lain baik bus rapid transit (BRT) maupun non-BRT, termasuk integrasi sistem pembayarannya. Apabila sistem pembayaran tidak terintegrasi, pelayanan transportasi masyarakat akan terisolasi dan menjadi mahal.
“Jadi, kita ingin ini sebagai sebuah integrasi tidak berdiri sendiri, termasuk nanti harganya,” u jar Anies beberapa waktu lalu. Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati menuturkan, DKI memiliki tiga moda transportasi yakni MRT, LRT, dan BRT.
Tiga moda transportasi tersebut harus berada dalam satu sistem pembayaran dengan membentuk entitas pengumpul tarif secara elektronik atau Electronic Fare Colecction (EFC) sesuai aturan Bank Indonesia (BI).
Direktur Institut Studi Tran sportasi (Instrans) Dharmaningtyas menuturkan, integrasi 17 stasiun yang digaung kan sejak 2016 itu akibat belum adanya kemauan PT KAI menyediakan lahan untuk ang kut an umum menjemput penumpang. Padahal, ada beberapa lahan yang memungkinkan terjadinya integrasi di stasiun seperti Cikini dan Gondangdia, Jakarta Pusat. (Bima Setiyadi/Koran Sindo)
(Rani Hardjanti)
