Pembiayaan Destinasi Pariwisata Jadi Prioritas
JAKARTA – Pemerintah tengah menghitung detail kebutuhan investasi dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan setiap destinasi yang termasuk ke dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Total kebutuhan dana diproyeksikan mencapai Rp500 triliun hingga lima tahun ke depan. Dana tersebut merupakan kombinasi kebutuhan untuk membangun infrastruktur dan amenitas di mana pemerintah diharapkan berkontribusi sekitar 20-30%.
Sumbernya bisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mekanisme lain seperti blended financing, Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), termasuk juga mekanisme penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca Juga: Mau Coba Investasi lewat Digital? Ini Tipsnya
Terkait hal ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada September lalu dimana Kemenkeu akan mendorong instrumen dan kebijakan keuangan yang ditujukan untuk mendukung pariwisata. “Jadi tahun 2019 nanti salah satu bobot besar kita adalah diaspek pembiayaan. Makanya kita akan sangat intensif berkolaborasi dengan Kemenkeu dan lembaga-lembaga atau institusi keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan,” ujar Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Hiramsyah S Thaib di sela-sela kegiatan promosi destinasi Labuan Bajo di area Car Free Day (CFD) Jakarta kemarin.
Menurut Hiramsyah, dari total Rp500 triliun yang di butuhkan untuk pengembangan 10 DPP, pihaknya tengah menghitung detil kebutuhan dari masing-masing destinasi untuk membangun infrastruktur dan amenitas. Untuk pembangunan infrastruktur juga akan didorong untuk menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Kita terus perbaiki mekanismenya bersama kementerian/lembaga terkait. Diharapkan pada kuartal I/2019 sudah ke luar angka detail untuk masing-masing destinasi, termasuk dan detil angka untuk infrastruktur dan amenitas karena saat ini sudah mulai jalan seperti proses KPBU untuk beberapa hal misalnya Bandara Labuan Bajo,” tuturnya.
Sebagai informasi, destinasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulaaan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Dari 10 DPP, empat di antaranya ditetapkan sebagai “super prioritas”, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Hiramsyah mengungkapkan minat investor terhadap empat destinasi super prioritas sangat besar.
Terlihat dari Mandalika yang sudah meraup investasi USD2,1 miliar dan Danau Toba USD400 juta atau setara Rp6,1 triliun. Adapun untuk Labuan Bajo, pihaknya juga sedang intens berbicara dengan beberapa calon investor besar. Namun Hiramsyah masih enggan menyebut nama calon investor tersebut. “Pokoknya big name yang punya reputasi bagus dan panjang di sektor pariwisata dan mereka cukup agresif, sehingga diharapkan di kuartal I/2019 akan ada progres yang luar biasa maju untuk mengembangkan Labuan Bajo,” tuturnya. Hiramsyah menambahkan, investor tersebut merupakan investor asing yang bermitra dengan investor lokal dengan membentuk semacam konsorsium.
Baca Juga: Bahas Investasi dan Ekonomi, Presiden Jokowi Kumpulkan para Menteri
Lebih lanjut Hiramsyah mengatakan, untuk empat destinasi superprioritas, semua pemangku kepentingan akan dilibatkan untuk membangun Integrated Tourism Masterplan. Hal ini penting untuk perencanaan yang baik sehingga tercapai ekowisata berkelanjutan. “Misalnya untuk Labuan Bajo, pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di Labuan Bajo karena Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo punya daya dukung terbatas. Maka kita harus sebar aktivitas pariwisatanya meliputi seluruh Flores bahkan sampai ke Sumba. Masterplan ini dikerjakan simultan dan bersinergi antar kementerian dan lembaga,” imbuhnya.
Person in Charge Pokja 10 DPP Kemenpar Labuan Bajo Shana Fatina mengatakan, amenitas khususnya perhotelan di Labuan Bajo terus bertambah dari 1000 kamar pada 2016 menjadi sekitar 2200 kamar hotel saat ini, dan juga sudah ada hotel bintang 5. Demikian juga keberadaan kapal terus bertambah menjadi sekitar 300, sehingga menunjang kegiatan wisata bahari. “Sentra-sentra kuliner baru juga dikembangkan di Labuan Bajo untuk mengakomodasi kegemaran wisatawan akan makan dan belanja,” sebutnya.
(Inda Susanti)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
