Relokasi Industri Jabodetabek Disebut Untungkan Jawa Tengah
SEMARANG – Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah Nur Sa'adah mengatakan, sektor perekonomian terjadi peningkatan. Tahun 2017 tumbuh sebesar 5,27% dan sampai triwulan III tahun 2018 tumbuh sebesar 5,25%.
"Ini lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,17%," ujarnya, Selasa (27/11/2018).
Hanya saja, menurut pantauan FPKB, pertumbuhan ekonomi terjadi karena diuntungkan adanya relokasi industri dari Jabodetabek. Relokasi ini disebabkan tingginya upah di daerah-daerah tersebut sehingga memilih pindah ke Jateng.
"Artinya, para investor berbondong-bondong ke Jawa Tengah karena tertarik dengan tingkat upah rendah," cetusnya.
Jika hanya ini yang menjadi penyebabnya, maka pertumbuhan ekonomi tidak memacu peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. "Masyarakat hanya bertahan hidup dengan menjadi buruh dengan upah rendah," sebut politikus PKB asal kabupaten Demak ini.
Baca Juga: Daftar Industri yang Terapkan Perkembangan Industri 4.0
Dia menerangkan, stabilnya perekonomian di Jawa Tengah tidak lain karena meningkatnya investasi melalui perbaikan kebijakan kemudahan berusaha dan terkendalinya laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 kisaran 5,4– 5,8% dengan laju inflasi empat plus minus satu persen..
Atas dasar itu, pihak meminta pemerintah untuk bisa menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi dengan beriringan dengan prinsip keadilan sosial. Peningkatan sektor perekonomian di Jawa Tengah diharapkan bisa memacu peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
Nur Sa'adah menambahkan, naik-turunnya persentase kemiskinan menjadi salah satu indikator penting kesuksesan program pemerintah. Jumlah kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2017 sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23%) turun pada periode Maret 2018 menjadi 3,90 juta jiwa (11,32%).
Baca Juga: Produsen Nanas Kaleng Terbesar Ke-3 Dunia Ada di Indonesia
"Penurunan persentase atau jumlah kemiskinan di Jawa Tengah patut diapresiasi namun juga perlu dikritisi. Banyak kasus di desa-desa, orang-orang miskin dimasukkan ke katagori mampu karena adanya keengganan aparatur mengakui kondisi yang sebenarnya. Ada perasaaan malu jika di desanya banyak warga yang miskin," katanya.
Mengenai target pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019, pada kisaran 4,33-4,37 persen, menurutnya hal ini bukan sesuatu hal yang mustahil. "Oleh karenanya pemerintah harus bisa bersinergi dengan warga. APBD 2019 harus kita cermati bersama, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
(Feby Novalius)
