2 Kali Jadi Menkeu, Sri Mulyani: Masyarakat Masih Awam soal APBN
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menjelaskan, dua kali menjadi Menteri Keuangan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Joko Widodo (Jokowi), pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan APBN masih rendah.
"Dua kali jadi Menkeu merasa pemahaman kalau Republik Indonesia ini dibiayai oleh kita sendiri itu masih sangat minimal," ujar Sri Mulyani dalam acara 'Festival Media Digital Pemerintah' di Hotel Bidakara, Rabu (5/12/2018).
Baca Juga: 9 Fakta-Fakta Postur APBN 2019: Ekonomi Dipatok Tumbuh 5,3%
Menurutnya, masih banyak masyarakat hanya memahami sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia cukup untuk mendorong kemajuan negara, padahal perlu juga memikirkan pengelolaannya.
"Masih banyak orang menganggap kalau negara ini kaya dengan SDA saja sudah cukup dan merasa 'saya jangan diganggu-ganggu'. Jadi enggak ada perasaan Republik Indonesia ini harus dijaga bersama," kata dia.
Oleh sebab itu, dirinya mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa memanfaatkan media sosial dalam mensosialisasikan pengelolaan APBN. Pasalnya di era digital, selain memang demografi Indonesia mayoritas milenial, masyarakat lebih menyukai penggunaan gadget dalam kesehariannya.
"Saya minta untuk bagaimana caranya APBN bisa dipresentasikan di media sosial. Karena masyarakat itu sensitif soal anggaran, belanja, utang. Kita harus berkompetisi dengan pihak-pihak yang ingin masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar, jadi kita perlu sampaikan konten secara kreatif," jelas dia.
Baca Juga: Alokasi APBN Meningkat, Sri Mulyani Minta Perguruan Tinggi Tingkatkan Pengawasan
Dia menyatakan, saat ini Kemenkeu aktif untuk terus memperbaharui informasi melalui media sosial, baik juga melalui akun pribadi Sri Mulyani. Sehingga hal ini memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara.
"Jadi ini tujuannya untuk me-reinforce (memperkuat) akses, itu bagian dari akuntabilitas," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
