nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Ubah Sistem, Transmigran Dapat Gaji UMP Selama 18 Bulan

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 08 Desember 2018 14:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 08 320 1988515 pemerintah-ubah-sistem-transmigran-dapat-gaji-ump-selama-18-bulan-Peg23pC5A3.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA – Pemerintah mengubah sistem transmigrasi dengan bisnis model baru. Transmigran tidak hanya diberi tanah dan ditanggung biaya hidupnya, tetapi juga dikaitkan dengan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades).

Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi akan mendapatkan lahan dan rumah yang me madai. Bukan hanya itu, para transmigran juga akan diberikan biaya hidup selama 18 bulan, dengan nominal sesuai upah minimum provinsi (UMP) setempat.

“Kita sudah mengubahbisnis model transmigrasi kita. Kalau dulu kita menyediakan tanah, me ngirim orang. Di model trans migrasi saat ini, selain kita kirim orang, disediakan tanah, ki ta mix dengan masyarakat lokal di sana, dan kita kaitkan dengan program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan),” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo seusai Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa melalui Prukades maka juga akan terlibat para pihak dan kementerian dan lembaga terkait serta badan usaha untuk menyediakan sarana pascapanen.

Hal ini un tuk memberikan kepastian pa sar bagi masyarakat yang meng olah lahan transmigrasi. “Kita pastikan mereka (trans migran) sudah tidak pusing lagi memikirkan market lagi. Jadi added value -nya (nilai tambah) juga men jadi lebih tinggi,” ujarnya.

Acara kemarin juga menandai perhatian pemerintah daerah yang menyediakan ang gar an untuk penempatan transmigran senilai Rp23 miliar melalui sharing APBD. Lima provinsi dan enam kabupaten/kota yang melakukan sharing adalah daerah asal transmigran, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sementara itu, daerah tujuan transmigrasi ada lah Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kabupaten Bulungan, dan Ka bupaten Lamandau. Mendes menyam paikan, sha ring anggaran ne gara yang dikelola daerah tersebut akan digunakan untuk membantu proses penyiapan kawasan hing ga pengiriman para trans migran.

Dia mengaku bangga dengan komitmen para pemerin tah daerah yang mendukung transmigrasi. “Perhatian para gubernur dan bupati harus di apre siasi. Mereka tidak hanya menyiapkan calon trans mi gran, tetapi juga ikut meng ang garkan APBD-nya.

Ini bentuk partisipasi dan komitmen yang membanggakan,” katanya. Gubernur Da erah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengatakan, sharing anggaran tersebut memiliki prinsip saling menanggung. Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya yang mengikuti program transmigrasi.

Sri Sultan menyampaikan bahwa adanya pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah dan tidak hanya mengandalkan dana dari pusat memberikan dampak positif, yakni calon transmigran yang akan dikirim benar-benar hasil seleksi yang bagus.

Dengan begitu, para transmigran pun akan menemui hidup baru dan tidak kembali lagi ke daerah asal. Lebih lanjut Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan, adanya kerja sama antara pemerintah daerah asal transmigran dan pemerintah daerah tujuan trans migrasi adalah hal positif, guna memastikan keamanan dan kenyamanan para trans migran.

Dengan adanya kerja sama tersebut, menurutnya, pemerintah daerah dapat memasti kan kawasan transmigrasi telah memenuhi syarat. “Kalau seleksi calon transmi gran kita sesuaikan dengan SOP (standar operasional). Mereka harus siap secara mental di wilayah baru yang dia kenal. Tapi dengan adanya kerja sama dengan penerima, itu menjadi sesuatu yang positif,” ujarnya

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini