Sri Mulyani Diharapkan Tuangkan Kemampuan Lewat Kebijakan
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengucapkan selamat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah meraih berbagai penghargaan atau award. Dia mengharapkan berbagai award ini bisa bermanfaat bagi rakyat.
Misbakhun menyatakan, sederet award dari berbagai lembaga internasional akan mengangkat citra mantan Managing Director World Bank itu.
Sri Mulyani pun diharapkan bisa merefleksikan hal ini pada kebijakan-kebijakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) demi mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pak Jokowi itu kalau memberi arahan selalu mengatakan rasa. Bagaimana program itu menjadi rasa, tidak hanya menjadi sebuah kata,” ujar Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu, Bank Indonesia, Bappenas dan BPS di Kompleks Parlemen Senayan seperti dikutip, Kamis (17/1/2019).
Baca Juga: #10YearsChallenge ala Sri Mulyani, Apa yang Beda?
Sebelumnya Sri Mulyani memperoleh berbagai jenis penghargaan. Antara lain Finance Minister of the Year, East Asia Pacific dari Global Markets Magazine, Best Minister in the World Award pada World Government Summit di Dubai, penghargaan Leader in Rising Asia dari Singapore Institute of International Affair (SIIA).
Jauh sebelumnya, Sri Mulyani juga memperoleh Finance Minister of The Year 2008 for Asia dari Emerging Markets, Menkeu Terbaik di Asia Pasifik 2018 versi FinanceAsia, hingga Most Powerful Women versi Forbes. Yang terakhir adalah penghargaan sebagai Menkeu terbaik di asia pasifik versi media keuangan The Banker.
Hanya saja, kata Misbakhun, yang jauh lebih penting adalah manfaat bagi rakyat. “Bahwa citra yang kita bangun itu dirasakan oleh rakyat dalam sebuah rasa yang bisa diserap dalam kapasitas rakyat,” kata Misbakhun.
Baca Juga: Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menteri Keuangan Terbaik
Sementara itu, dia menyoroti tax ratio Indonesia yang saat ini ada di kisaran 11,5%. Angka itu memang naik dibandingkan rasio pajak sebelumnya di kisaran 10,7%.
Hanya saja, Misbakhun juga ingin tahu faktor penyebab kenaikan tax ratio. Sebab, sebelumnya Indonesia menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap cukup sukses.
“Tax amnesty merupakan cita-cita besar Pak Jokowi dan terealisasikan dengan sangat baik di tahun 2016. Kemudian merasakan reformasi perpajakan itu terbukti,” katanya.
Namun, tutur Misbakhun, keinginan Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Penerimaan Pajak, menurunkan tarif pajak demi menggenjot penerimaan dan menggerakkan ekonomi belum sepenuhnya terealisasi.
“Presiden (Jokowi) ingin memberikan tarif yang kompetitif dan ini butuh effort (upaya) luar biasa,” ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)
