Janji Inalum: Penerimaan Negara dari Freeport Meningkat

Jatah Papua

Di sisi lain, Inalum mendorong supaya Pemda Papua segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan jatah dividen dari Freeport. Sesuai aturan, BUMD akan mendapatkan jatah 10% dari saham Freeport In do nesia. Rinciannya, 70% dimiliki Pemerintah Kabupaten Mimikan dan 30% untukPemerintah Provinsi Papua.

“Kami sedang melakukan diskusi untuk membentuk joint venture. Nanti kalau sudah terbentuk, kami tinggal pindahkan sahamnya,” kata dia.

Namun, di sisi lain, Freeport Indonesia tidak akan membagikan dividen sampai 2020 karena pendapatan menurun. Pendapatan Freeport Indonesia dipastikan turun drastis tahun ini.

Penurunan pendapatan Freeport Indonesia tahun ini diprediksi mencapai 50% atau hanya tercapai sebesar USD3,14 miliar lebih rendah dari tahun lalu sebesar USD6,52 miliar. Penurunan itu disebabkan masa transisi perpindahan operasional tambang terbuka (open pit) beralih ke tambang bawah tanah.

Tak cukup di situ, penurunan pendapatan tersebut diprediksi tetap berlanjut sampai 2020. Penerimaan Freeport Indonesia tahun itu diprediksi hanya mencapai USD3,8 miliar dan EBITDA mencapai USD1,7 mi liar.

Pada 2021 penerimaan diprediksi mengalami peningkatan mencapai USD5,1 miliar dan EBITDA USD2,6 miliar. Selanjutnya pada 2022 penerimaan mengalami peningkatan, tapi tidak signifikan, yaitu sebesar USD6,1 miliar EBITDA USD3,6 miliar. Pendapatan akan tumbuh signifikan di prediksi pada 2023 yaitu sebesar USD7,4 miliar dan EBITDA sebesar USD4,5 miliar.

(Feby Novalius)