Government Shutdown, AS Bisa Rugi Rp80,9 Triliun

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 23 Januari 2019 08:55 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 23 20 2008145 government-shutdown-as-bisa-rugi-rp80-9-triliun-Rxp5z3fhHY.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Periode shutdown Pemerintah AS yang telah memasuki hari ke-32 berimbas pada banyak sektor usaha di Negeri Paman Sam. Di samping itu, masyarakat sipil juga termasuk tuna wisma dan orang lanjut usia (lansia) juga ikut prihatin karena berbagai program sosial lumpuh.

Shutdown pemerintah AS menyebabkan ekonomi AS terguncang. Kontraktor dan pegawai lembaga yang mencapai 800.000 orang diliburkan. Sementara itu sebagian besar pegawai yang tetap bekerja tidak menerima gaji. Para ahli menilai, jika shutdown tidak diakhiri, AS akan menelan kerugian ekonomi hingga USD5,7 miliar atau setara Rp80,9 triliun (kurs mengacu Rp14.200 per USD).

Pemerintah AS memperkirakan shutdown akan menurunkan pertumbuhan perekonomian AS sebesar 0,1%. The Fed juga menyatakan akan memilih untuk menunda kenaikan bunga. Sebab, dampak shutdown sangat luas. Antrean panjang di bandara terjadi berkali-kali karena banyak pegawai keamanan diliburkan.

 

 Baca Juga: Sri Mulyani: Government Shutdown AS Untungkan Indonesia

Pada akhir pekan lalu, Presiden AS Donald Trump ingin mengakhiri shutdown setelah Partai Demokrat menambah nilai anggaran untuk pembangunan dinding tembok perbatasan sebesar USD1 miliar di dalam proposal terbarunya. Namun, Trump kurang puas dan tetap bersikeras meminta dana USD5,7 miliar.

Jika permintaannya dipenuhi, Trump berjanji akan melindungi imigran tanpa dokumen (Dreamer) dan imigran pemegang status perlindungan sementara (TPS) di perbatasan AS-Meksiko. Partai Demokrat dikenal sebagai pembela imigran. Bagaimanapun, sejauh ini, negosiasi tersebut masih tidak menemui titik cerah.

Trump mengatakan, tawaran itu merupakan tawaran terbaik untuk mengatasi shutdown dan krisis di perbatasan selatan AS. Namun, perlindungan itu tidak akan memberikan jaminan kewarganegaraan kepada Dreamer yang menjadi perdebatan antara Demokrat dan Republik di Kongres selama bertahun-tahun.

 Baca Juga: Penutupan Pemerintahan Guncang Ekonomi AS

Saat ini, Trump masih menahan diri dalam meloloskan legislasi pembukaan kembali pemerintahan hingga dana USD5,7 miliar disepakati. Sejumlah ahli menilai dana itu masih kurang. Sebab, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dinding perbatasan diperkirakan dapat mencapai lebih dari USD24 miliar.

Trump juga meminta Kongres menyepakati dana USD782 juta untuk menambah 2.750 petugas perbatasan dan USD563 juta untuk merekrut 73 hakim baru di pengadilan imigrasi. Menurut Wakil Presiden Mike Pence, proposal itu dikeluarkan setelah berunding dengan para pejabat dari Partai Demokrat.

Pence menambahkan, Trump berharap jutaan rakyat AS akan menekan Demokrat menandatangani kesepakatan itu. Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney juga mengungkapkan status darurat di perbatasan akan tetap diambil, sekalipun tanpa persetujuan Kongres. Tapi, hal itu bukan yang diinginkan Trump. (Muh Shamil)

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini