nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Penjelasan soal Luas Lahan Pertanian RI

Rany Fauziah, Jurnalis · Rabu 30 Januari 2019 21:34 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 30 320 2011632 ini-penjelasan-soal-luas-lahan-pertanian-ri-7lHBPxn3xU.jpg Pertanian (Foto: Kementan)

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) masih dianggap sebagai lembaga yang paling memahami dan mengetahui kondisi luas lahan tani di Indonesia.

Oleh sebab itu, masih taraf yang wajar jika acuan mengenai pengelolaan anggaran pertanian berdasarkan data informasi yang disampaikan Kementan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, Rabu (30/1/2019).

Sebelumnya, antara Komisi IV DPR RI dan Kementan di akhir 2018 telah menyepakati besar pagu anggaran tahun 2019 untuk program pertanian sebesar Rp 21,8 triliun.

Baca Juga: Mentan Amran: Stok Pangan Aman, Harga Terkendali, Mafia Dilibas

Penetapan pagu anggaran sebanyak itu mengacu kepada data luas lahan pertanian tahun 2016 yang dipaparkan oleh Kementan.

Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mengumumkan luas lahan pertanian tahun 2018 yang jumlahnya berbeda dengan data Kementan tahun 2016.

Data luas lahan pertanian dari Kementan tahun 2016 adalah 8,1 juta hektare. Sedangkan jumlah luas lahan pertanian dari Kementerian ATR dan BPS tahun 2018 telah menyusut menjadi 7,1 juta hektare.

Hal itu lantas menuai tanggapan dari berbagai kalangan sebab dianggap data luas lahan pertanian yang dimiliki Kementan sudah tak relevan dan dikhawatirkan berpotensi pemborosan anggaran.

Selanjutnya Edhy menuturkan, Kementan jangan pernah ragu menyampaikan argumentasi basis perhitungan data luas lahan pertanian yang dilakukan.

"Sebagai kementerian teknis terkait, kalau datanya valid, bisa dipertanggung jawabkan, disampaikan saja," ujar Edhy.

Baca Juga: Mentan Beberkan Capaian Kinerja di Depan Mendes dan DPR

Edhy memastikan, komisinya di DPR tetap mengikuti data Kementan soal luas lahan sebab dinilai paling mengetahui yang menjadi tanggung jawab kerjanya.

"Ya lebih baik begitu, tidak pakai dulu data Kementerian ATR dan BPS. Jangan sampai juga kita semua ragu sama datanya Kementan," ucap Edhy.

Edhy berpendapat, soal data luas lahan pertanian antara Kementan dan Kementerian ATR maupun BPS hanya menyangkut aspek metode cara perhitungan saja.

Edhy mengungkapkan, Komisi IV DPR RI juga mendukung upaya Mentan Amran Sulaiman yang ingin melakukan verifikasi data lahan tani bersama instansi pemerintah lainnya.

(fbn)

Berita Terkait

pertanian

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini