Fakta Integrasi Transportasi Jabodetabek, Habiskan Rp600 Triliun!
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkoordinasikan sejumlah pihak yang terkait soal integrasi transportasi Jabodetabek, seperti BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah provinsi.
Berikut fakta-fakta integrasi transportasi Jabodetabek yang telah dirangkum oleh Okezone, Jakarta, Minggu (3/2/2019)
1. Selain Transportasi, Tata Kelola Daerah Terselesaikan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dalam penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek itu, bukan hanya transportasinya yang harus diselesaikan, tapi rencana kota seperti pemukiman, di mana daerah yang arus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasilah.
“Jadi karena begitu banyak moda transportasi ada Kereta Api, ada komuter, ada LRT, ada MRT ada Bus, ada Busway bagaimana mensinkronkan itu dalam satu operasional,” kata Wapres.
Baca Juga: Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bakal Dievaluasi
Namun Wapres mengingatkan, bahwa saat ini MRT masih dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses, tapi harus segera diselesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dulu masing masing daerah, sehingga ada sinkronnya, bisa satu jadinya.
“Nanti, ada otoritas, nanti masing masing gubernur ada di situ, otoritas untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritasnya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” jelas Wapres.
2. Integrasi Sistem Transportasi Jabodetabek Habiskan Biaya Rp600 Triliun
Untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek itu, menurut Wapres, anggaran keseluruhannya mencapai Rp600 triliun, yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Dana tersebut, sambung Wapres, untuk masa investasi selama 10 tahun
Baca Juga: Integrasi Transportasi Jabodetabek Butuh Rp600 Triliun
3. Ini Fungsi Badan Otoritas
Badan Otoritas tersebut, menurut Wapres Jusuf Kalla, akan melaksanakan koordinasi bagaimana moda-moda nyambungnya antara Jakarta dengan Bekasi, dengan Tangerang. Bagaimana Jakarta ini orang mendorong menjadi memakai kendaraan umum kalau dulu 49% sekarang 19%.
“Kalau dulu orang-orang masih bergelantungan di bus-bus yang tua itu kan karena 49%. Karena sekarang semua baru turun karena begitu banyaknya mobil pribadi dan jalan-jalan makin baik, jalan makin baik, jembatan makin baik, mobil pribadi makin murah maka orang akan cenderung memakai mobil pribadi. Sekarang kita mesti balik kembali lebih banyak memakai kendaraan umum tapi harus dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Wapres.
4. Pemerintah Dorong Masyrakat Gunakan Transportasi Umum
Untuk mendorong masyarakat naik kendaraan umum tersebut itu, pemerintah akan mendorong insentif dengan cara parkir dimahalkan, atau diterapkan sistem jalan berbayar atau Earning Road Price (ERP).
Baca Juga: KRL, MRT hingga LRT Akan Diatur Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek
Selain itu, Jokowi meminta pengelolaan transportasi dapat terintegrasi dengan baik. Pengelolaan transportasi dan infrastrukturnya kerap tidak terkoordinasi dengan baik, tambah Presiden.
"Contoh saja urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PU, Pemprov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan juga sering banyak saling menunggu," kata Presiden.
Presiden menjelaskan jika moda transportasi massal disediakan dengan baik, maka masyarakat siap didorong menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
