Pembukaan Pegawai Kontrak Setara PNS Khusus Honorer Bukan Kepentingan Politik
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut pembukaan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus tenaga honorer K2 bukan karena unsur politik. Melainkan murni untuk memenuhi tenaga honorer K2.
Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan mengatakan, persoalan ini memang sudah menjadi wacana pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Hanya saja memang momennya bertepatan dengan agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Enggak ada hubungannya (pembukaan PPPK dengan politik). Ini memang masalah lama yang mau kita selesaikan bareng bareng ini," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (11/2/2019).
Baca Juga: Seleksi Pegawai Kontrak Setara PNS Bisa Rampung Maret 2019
Menurut Ridwan, saat ini Indonesia sangat kekurangan tenaga guru dan kesehatan. Banyak sekali tenaga pengajar dan kesehatan yang enggan menjadi dua profesi tersebut dikarenakan tidak memiliki anak penghasilan yang menjanjikan.
"Sama sekali enggak (ada kepentingan politik) karena sebetulnya ril kekurangan tenaga guru tenaga kesehatan," ucapnya.
Lagi pula lanjut Ridwan, agenda pilpres dan pileg salah satu event yang tidak bisa diganggu oleh event apapun. Sedangkan kebutuhan tenaga guru dan kesehatan juga sama mendesaknya oleh karena itu diambil waktu sebelum Pilpres dan Pileg untuk tahap satunya.
Untuk tahap duanya nanti akan dilakukan pasca Pilpres dan Pileg. Sehingga diharapkan dengan keputusan ini, para tenaga kesehatan dan guru ini tidak kosong dan bisa diisi meskipun memang tidak menutupi semuanya.
"Agenda nasional pileg dan pilpres tidak boleh terganggu oleh agenda-agenda lain yang sangat pentingnya. Oleh karena itu P3K sebelum pileg dan pilpres tahap 1," jelasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
