nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JIRE, Upaya Terkini Pengurangan Emisi di Indonesia

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 19 Februari 2019 13:13 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 19 320 2020017 jire-upaya-terkini-pengurangan-emisi-di-indonesia-SsAy5IFs0y.jpg Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jejaring baru untuk pembangunan karbon berkelanjutan di Indonesia yang bernama Jaringan Indonesia Rendah Emisi (JIRE) resmi diluncurkan. Jaringan ini dimaksudkan mendukung upaya pemerintah untuk pengurangan emisi nasional.

JIRE akan menjadi wadah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengkajian kebijakan rendah karbon, peningkatan pengetahuan dan saling berbagi informasi praktek cerdas dalam pengurangan emisi. Selain itu, dapat menjadi akses pendanaan untuk pembangunan rendah karbon, dengan peningkatan keterlibatan sektor swasta dan non-pemerintah lainnya di dalam implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Dalam peluncuruan tersebut, hadir Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoeiar, Mantan Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Christiana Figueres. UNFCC merupakan lembaga PBB yang mengurusi masalah perubahan iklim.

‚ÄĚJIRE akan menjadi mitra nasional yang baik bagi pemerintah untuk mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan datang. Sehingga dapat mencapai target pengurangan emisi nasional secara bersama-sama," ujar Bambang Brodjonegoro dalam peluncuran di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga: Kepala Bappenas Sarankan Sektor Swasta Aktif di Pembangunan Berkelanjutan

Sejak menjadi tuan rumah COP 13 pada tahun 2007, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target pengurangan emisi sebesar 29% apabila hanya menggunakan dana pemerintah. Namun akan mencapai 41% apabila dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dibandingkan dengan business as usual (BAU).

Saat ini Bappenas memang tengah menyusun Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dalam RPJMN 2020-2024. Konsep pengarusutamaan 'pertumbuhan hijau' ke dalam RPJMN juga akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.

"Pembangunan rendah emisi menjadi solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga sejalan dengan lingkungan hidup yang terjaga dan berkelanjutan. Jadi lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi saling memperkuat satu sama lain," jelasnya.

Sementara itu, Christiana menyebutkan, kerja sama ini juga untuk peningkatan akses pendanaan untuk pembangunan rendah karbon dan untuk peningkatan keterlibatan sektor swasta dan non-pemerintah lainnya dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Baca Juga: Kepala Bappenas Lantik Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah

"Jadi kerja sama ini lintas dan antar sektor merupakan hal mendasar untuk pencapaian target kesepakatan Paris dan merupakan hal mendasar pula bagi kelanjutan implementasi mewujudkan capaian udara dan energi bersih dalam waktu dekat," ujarnya.

Dia menyebutkan, dengan sumber daya terbatas maka pemerintah Indonesia sangat berat untuk mengurangi emisi nasional. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari perusahaan, investor, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil.

"Jadi ada peluang nyata bagi Indonesia untuk lebih merencanakan pembangunan rendah karbon," kata dia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini