Share

Sri Mulyani Masih Hitung Jumlah PNS yang Terima THR

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 26 Februari 2019 14:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 26 320 2022991 sri-mulyani-masih-hitung-jumlah-pns-yang-terima-thr-MFCQAOFCFS.jpg PNS (Foto: Setkab)

JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan jika Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri dan pensiunan akan dicairkan pada Mei 2019. Artinya sebelum Lebaran seluruh pegawai sudah bisa menikmati uang THR tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan terkait berapa jumlah pegawai yang akan menerimanya THR tersebut. Penghitungan sendiri dilakukan dengan bantuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"(Kami) akan identifikasi berapa jumlah ASN yang berhak dapatkan THR dan gaji ke-13," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

 Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Pencairan THR PNS Tidak Molor

Sambil menghitung, pemerintah tengah menyiapkan payung hukumnya berupa Peraturan Pemerintah (PP). Bahkan penyiapan PP ini rencanannya akan terus dikebut agar pada Mei 2019 seluruh uang THR Pegawai bisa di cairkan.

"THR 1 Juni dan maka pembayar THR sebelum libur bersama, itu bulan Mei. Dan PP nya akan disiapkan dari mulai sekarang," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyebut jika masyarakat tidak perlu khawatir jika THR tidak akan dicairkan. Sebab, setiap tahunya pencairan THR sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Apalagi, pemberian THR sendiri sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Bahkan dalam APBN 2019 itu juga, pemerintah menganggarkan untuk THR dan gaji ke-13 pegawai.

"Seperti disampaikan jika THR itu sudah siklus yang dilakukan secara tahunan. Proses di dalam UU APBN 2019 sudah sampaikan di APBN mencakup THR dan gaji ke-13," katanya.

 Baca Juga: Presiden Jokowi: THR ya Diberikannya Jelang Hari Raya

Sebagai informasi sebelumnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sendiri menyebut jika PP sendiri nantinya akan diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh karena itu komunikasi terus dijalin agar penetapannya bisa dilakukan pada bulan April 2019.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain. Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan Kemenkeu kepada masyarakat.

"Kita konsuladsi juga dan harus mempersiapkan sekarang setelah UU termasuk data dan berapa lokasinya di mana," ucap Wanita yang kerap disapa Ani.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini