Share

Perundingan RCEP Bakal Berdampak ke Nelayan

Rabu 27 Februari 2019 12:43 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 27 320 2023444 perundingan-rcep-bakal-berdampak-ke-nelayan-1vmpyxhln3.jpg Nelayan (Foto: Antara)

JAKARTA – Indonesia tengah menjadi tuan rumah perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-25 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 19-28 Februari 2019. RCEP adalah bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN dengan enam Negara mitra ekonominya, yakni: China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan New Zealand. RCEP diarahkan agar menjadi pasar perdagangan bebas terbesar di dunia.

Isu yang dirundingkan dalam RCEP tidak hanya mencakup perdagangan barang dan jasa, tetapi juga mencakup perlindungan investasi dan mekanisme penyelesaian sengketanya, E-Commerce, Government Procurement, Perlindungan hak kekayaan Intelektual.

Di dalam sektor perikanan, RCEP mendorong liberalisasi jasa perikanan tangkap, dimana negara-negara yang terlibat dalam RCEP akan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak terhadap eksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Pada saat yang sama, jutaan nelayan tradisional di Indonesia yang tergantung kepada sumber daya perikanan harus bersaing dengan kapal-kapal besar penangkap ikan negara-negara pihak RCEP.

Baca Juga: Indonesia-Korsel Tingkatkan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan

“Perundingan RCEP tidak akan memberikan dampak baik sedikit pun bagi kehidupan 8 juta orang nelayan tradisional di Indonesia. Sebaliknya, ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan masyarakat,” tegas Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati dilansir dari Harian Neraca, Rabu (27/2/2019).

Selain akan meliberalisasi jasa perikanan tangkap, RCEP juga akan memuluskan investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya sektor pariwisata bahari. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggenjot investasi di bidang pariwisata dengan nama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 10 kawasan, dimana 7 dari kawasan itu berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu: Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kuta Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, Wakatobi, dan Kepulauan Seribu. Pemerintah Indonesia menempatkan sektor pariwisata sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan menargetkan pada akhir 2019, mendapatkan devisa sebesar Rp280 triliun.

nelayan

Proyek ini karena terbukti merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, sebanyak 312 keluarga berkonflik dengan sebuah perusahaan pariwisata dan terancam dikriminalisasi. Di Mandalika, NTB, lebih dari 300 keluarga nelayan diusir dari kawasan pesisir dan kehilangan wilayah tangkapan, sementara itu di Labuan Bajo, lebih dari 1700 keluarga nelayan kehilangan ruang tangkapan. Fakta-fakta ini akan terus terjadi di tempat lain di Indonesia, yang akan dijadikan kawasan pariwisata.

“Melalui RCEP, investasi pariwisata semakin diperkuat. Untuk kepentingan pemerintah akan banyak melakukan deregulasi guna menyesuaikan dengan kepentingan investasi. Dalam hal ini, masyarakat pesisir tetap akan menjadi korban,” tutur Susan.

Susan meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan RCEP karena tidak akan memberikan apa-apa bagi masyarakat pesisir di Indonesia. “KIARA meminta Pemerintah Indonesia untuk menghentikan perundingan RCEP karena tak memiliki dampak baik bagi kehidupan masyarakat pesisir,” jelasnya.

Sebelumnya, IGJ menilai bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dirundingkan saat ini hanya sekedar mengejar target kuantitas. Hal ini karena, secara kualitas bagaimana Indonesia, khususnya rakyat, akan diuntungkan dari berbagai kerjasama ekonomi tersebut tidak pernah dilakukan pengukurannya secara presisi.

Pandangan ini disampaikan oleh IGJ terkait dengan desakan Presiden Jokowi agar RCEP segera diselesaikan perundingannya pada saat kehadirannya dalam KTT ASEAN di Singapura minggu ini. Bahkan, secara ambisius, di sepanjang tahun 2018 ini banyak sekali perjanjian perdagangan yang didesak penyelesaiannya oleh Pemerintah, seperti Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Europe FTA (IEFTA), dan Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP).

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, meminta agar Pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu ambisius menyelesaikan beberapa perundingan perjanjian perdagangan bebas dalam tahun ini atau tahun depan. Hal ini karena ada banyak yang harus dipertimbangkan dampak luasnya oleh Indonesia mengingat perjanjian perdagangan bebas tidak hanya bicara soal ekspor dan impor.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini