nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengusaha Karet Setuju jika Pemerintah Buka Pasar ke India

Kamis 28 Februari 2019 12:44 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 28 320 2023922 pengusaha-karet-setuju-jika-pemerintah-buka-pasar-ke-india-ZJalQleOal.jpg Petani karet (Foto: Antara)

JAKARTA – Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) mendukung langkah pemerintah yang ingin membuka pasar komoditas karet domestik ke India untuk meningkatkan volume perdagangan. Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan berupa sosialisasi.

Moenardji menjelaskan selama ini India sebenarnya sudah menggunakan hasil karet dari Indonesia, namun pembelian komoditas tersebut dilakukan melalui perusahaan dealer di Singapura. "Kebanyakan perusahaan dagang karet ini adalah perusahaan Singapura yang perannya sebagai dealer. Itu barangnya ekspor dari Indonesia," katanya Dilansir dari Harian Neraca, Kamis (28/2/2019).

Untuk itu, upaya pemerintah guna menjalin kontak langsung dengan India patut mendapatkan apresiasi karena negara tersebut merupakan pasar ekspor potensial bagi karet asal Indonesia.

Baca Juga: RI Bakal Remajakan Perkebunan Karet 50.000 Ha

Moenardji menuturkan langkah aktif India dalam mencari produsen karet baru terlihat karena sebelumnya India masih mampu memenuhi kebutuhan karet secara swadaya. Namun, cara tersebut tidak lagi dapat dilakukan karena adanya gangguan cuaca yang signifikan.

Moenardji juga tidak melihat kendala berarti yang dapat menghambat Indonesia untuk mengekspor karet guna memenuhi permintaan India. Ia memastikan kualitas karet Indonesia masih menjadi pionir termasuk di antara anggota (International Tripartite Rubber Council/ITRC) lainnya seperti Thailand dan Malaysia.

Sebelumnya, pelaku usaha India menjajaki peluang untuk mengimpor karet, gambir dan kertas dari Indonesia seusai misi dagang Indonesia pada India-ASEAN Expo and Summit ke 4: "Co-creating the Future".

Sementara itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan tiga kebijakan untuk mengatasi harga karet alam yang masih berada di level rendah sepanjang 2018 hingga awal 2019.

Petani Karet Tetap Aktivitas di Tengah Banjir Thailand 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang dengan mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam.

"Kombinasi tiga kebijakan itu, melalui pengaturan ekspor, ditambah promosi dan penggunaan karet alam dalam negeri, ditambah program peremajaan karet rakyat, kita percaya bisa menjaga agar harga karet tidak lagi jatuh begitu rendah," kata Menko Darmin pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, disalin dari laman Antara.

Darmin menjelaskan saat ini harga karet alam ekspor berkisar USD1,45 per kilogram dan di tingkat petani hanya Rp7.000 sampai Rp7.500 per kg. Menurut dia, pergerakan harga karet alam ini semakin tidak sesuai dengan harga seharusnya jika dilihat dari pasokan dan kebutuhan pasar.

Tiga kebijakan ini merupakan keputusan dari pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand, pada 22 Februari 2019 di Bangkok, Thailand.

Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Kerja sama Thailand, Grisada Boonrach. Wakil dari Indonesia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, sementara Malaysia diwakili oleh Menteri Industri Utama Teresa Kok. Mereka didampingi oleh pejabat senior kementerian lainnya, serta anggota Dewan Direksi ITRC.

Untuk jangka pendek, kebijakan yang diambil oleh tiga negara adalah pengaturan ekspor dari mekanisme Agreed Export Tonnage Scheme (AETS). Penerapan AETS dilakukan dengan mengurangi ekspor dari ketiga negara tersebut sebesar 200-300 ribu Metric Ton (MT), untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.

Baca Juga: Atasi Turunnya Harga Karet, RI Koordinasi dengan Thailand dan Malaysia

Para menteri kemudian menginstruksikan kepada Senior Official Meeting (SOM) ITRC untuk membahas poin-poin implementasi AETS pada 4 Maret 2019 mendatang di Thailand. Implementasi AETS perlu dilanjutkan dengan mekanisme penggunaan karet dalam negeri melalui Demand Promotion Scheme (DPS) guna meningkatkan konsumsi domestik secara signifikan di masing-masing negara.

Di Indonesia sendiri, utilisasi karet alam terdapat pada proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan provinsi dan kabupaten yang tersebar di seluruh negeri, damper jalur rel, pemisah jalan, bantalan jembatan, dan vulkanisir ban. Sedangkan, Thailand telah menerapkan Operasi Pasar Strategis melalui 6 pasar fisik karet, yang kemudian mampu memperbaiki harga karet alam di pasar domestiknya.

Dengan operasi tersebut, volume perdagangan karet alam Thailand di 2018 meningkat sebesar 105.600 MT atau senilai total USD225 juta. Sedangkan, Malaysia akan meneruskan proyek jalan berlapis karet.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini