nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sulit Capai Target Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT 85%

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 02 April 2019 18:22 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 02 20 2038337 sulit-capai-target-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-85-TcWzKtn5M3.png Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Target Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bisa mencapai 85% hingga akhir tahun, dinilai sulit terealisasi. Terlebih melihat realisasi pelaporan hingga 1 April 2019 baru mencapai 61,7%.

"Berat menurut saya (bisa mencapai target). Mungkin maksimal bisa mencapai 80%," ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Okezone, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

 Baca Juga: Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Ditargetkan 85%

Dia menyatakan, dengan tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah berakhir per 1 April 2019 kemarin, tentu semakin sulit menggenjot kepatuhan wajib pajak yang belum melapor untuk mau memenuhi tanggungjawabnya itu.

Terlebih jumlah wajib pajak orang pribadi yang sangat besar yakni 16,8 juta, menyumbang tertinggi untuk mencapai target kepatuhan pelaporan. Dibandingkan wajib pajak badan yang hanya 1,47 juta, meski batas akhir pelaporan SPT-nya hingga 30 April 2019.

"Sehingga secara psikologis kapan lagi mau mendorong pelaporan? (bagi wajib pajak pribadi)," kata dia.

Memang pemerintah menargetkan jumlah pelaporan SPT bisa mencapai 15,5 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Jumlah itu setara 85% dari 18,3 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan.

Hingga 1 April 2019 tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 11,3 juta atau 61,7% dari jumlah wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT.

 Baca Juga: Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah

Yustinus menilai, sosialisai penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT masih kurang dilakukan pemerintah. Sehingga, sebagian masyarakat merasa sulit menggunakannya untuk pelaporan.

Menurutnya, dibutuhkan role model yang tepat untuk bisa dijadikan sebagai panutan dalam kepatuhan membayar pajak dan pelaporan SPT, serta mensosialisasikan cara pelaporan SPT lewat e-filling. "Seharusnya semakin mudah (dengan e-filing), tapi sayangnya kurang kampanye, termasuk role model yang kampanye," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai perlu lebih mensosialisasikan risiko wajib pajak jika tidak melakukan pelaporan SPT. Bahkan perlu untuk mengkaji ulang sanksi yang dikenakan pada wajib pajak jika terlambat melapor.

Sebab nominal denda yang masih kecil membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhannya untuk melaporkan SPT. Adapun dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

"Denda keterlambatan yang kecil itu tidak mendorong orang untuk melapor (SPT Tahunan)," kata dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini