nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengusaha Harap Ekonomi Indonesia Bisa 6% pada 2020

Selasa 02 April 2019 21:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 02 20 2038426 pengusaha-harap-ekonomi-indonesia-bisa-6-pada-2020-LlvR13zmC1.jpg Foto: Ketua Umum Apindo (Ade/Okezone)

BATAM - Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap ekonomi 2020 dapat tumbuh hingga 6% lebih, dengan kerja keras seluruh pihak membangun perekonomian.

"Kami harap 2020, setelahnya beranjak, kami harap ekonomi lebih dari 6%," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Budi Santoso Sukamdani seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Apindo sudah menyusun peta kerja terkait perekonomian yang akan diberikan kepada pemerintahan terpilih pada Oktober 2019, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 Baca Juga: Wapres JK Minta Apindo Jaga Keseimbangan Pengusaha-Pekerja

Dalam Rakerkornas di Batam, Apindo sengaja memilih tema Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional.

Dia percaya, pembenahan masalah ketenagakerjaan dan peningkatan output produksi nasional dapat mendongkrak perekonomian nasional.

Apalagi sudah terbukti, beberapa negara berkembang berkembang menjadi maju karena secara total membangun output ekonomi nasional.

Mengenai kekhawatiran beberapa pihak terkait penyerapan produksi nasional, dia meyakinkan seluruhnya akan terpakai di pasar dalam negeri dan luar, seperti yang terjadi di Tiongkok.

"Pasti terserap oleh penduduk negeri dan ekspor," kata dia.

Selain itu Apindo juga melihat kendala lain dalam masalah ekonomi yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak optimal sejak UU no.13 tahun 2003 diberlakukan.

 Baca Juga: Sri Mulyani Belum Tenang Lihat Ekonomi Global

Dia mengatakan, angka penerimaan lapangan kerja memang besar, ditandai dengan penurunan angka pengangguran. Namun, angka itu masih belum ideal dengan banyaknya investasi.

Karenanya, Apindo menyambut rencana amandemen UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut dia, amandemen regulasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari UU, peraturan menteri hingga peraturan daerah.

"Reformasi tenaga kerja ke depan harus total, mendorong output produksi nasional, mendongkrak ekonomi lebih tinggi," kata dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini